Disangka Korupsi Buku, Kepala Dinas Pendidikan Diperiksa

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas memindai lembar jawaban Ujian Nasional tingkat SMP/MTS se Jawa Barat pada hari terakhir pelaksanaan UN untuk dipindai di UPTD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung(25/4).  TEMPO/Prima Mulia

    Petugas memindai lembar jawaban Ujian Nasional tingkat SMP/MTS se Jawa Barat pada hari terakhir pelaksanaan UN untuk dipindai di UPTD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung(25/4). TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Bandung - Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Asep Hilman menjalani pemeriksaan perdana sejak dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Selasa, 3 November 2015. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memeriksa Asep atas dugaan kasus korupsi penggelembungan harga pengadaan buku yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jawa Barat Tahun 2010.

    "Ya, benar ada pemeriksaan terhadap yang bersangkutan (Asep Hilman)," ujar Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Raymond Ali kepada wartawan di kantornya, Selasa, 3 November 2015.

    Menurut Raymond, Asep memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi untuk menjalani pemeriksaan awal atas perkaranya. Asep tiba di kantor Kejaksaan Tinggi sekitar pukul 09.00 dan pemeriksaan berakhir sekitar pukul 12.00. Selama pemeriksaan, Asep didampingi kuasa hukumnya yang ditunjuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Kali ini pemerikasaan perdana," kata Raymond.

    Dalam kasus ini, Asep dituding telah melakukan penggelembungan harga pengadaan buku Aksara Sunda dengan total proyek Rp 44,6 miliar. Atas dugaan tersebut, negara ditaksir merugi Rp 2 miliar.

    Selain Asep, tim penyidik Kejakasaan Tinggi Jawa Barat telah memeriksa 15 saksi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Raymond mengatakan sebelum kasus ini maju ke persidangan, pihaknya akan terus memanggil sejumlah saksi, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat. "Siapa pun itu yang membuat terang kasus ini pasti akan dipanggil," ujar dia.

    Kendati, sudah ditetapkan sebagai tersangka, selama penyidikan Asep tidak ditahan. Pada kasus ini penyidik menjerat Asep dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang tindak pidana korupsi. Ancaman hukuman kedua pasal itu mencapai 20 tahun penjara.

    IQBAL T. LAZUARDI S.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    WhatsApp Pay akan Meluncurkan E - Payment, Susul GoPay dan Ovo

    WhatsApp akan meluncurkan e-payment akhir tahun 2019 di India. Berikutnya, WhatsApp Pay akan melebarkan layanannya ke Indonesia.