Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Serapan Anggaran Seret, Ini Proyek di Cirebon yang Tertunda

image-gnews
Papan pemberitahuan di jalur tengah menuju Cirebon di kawasan Tomo, Sumedang, Jawa Barat, 14 Juli 2015. H-4, arus lalu lintas mudik di jalur tengah Sumedang Majalengka Cirebon masih sangat lancar dan belum ada peningkatan signifikan. TEMPO/Prima Mulia
Papan pemberitahuan di jalur tengah menuju Cirebon di kawasan Tomo, Sumedang, Jawa Barat, 14 Juli 2015. H-4, arus lalu lintas mudik di jalur tengah Sumedang Majalengka Cirebon masih sangat lancar dan belum ada peningkatan signifikan. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Cirebon - Serapan anggaran belanja daerah (APBD) Kota Cirebon 2015 masih rendah. Bahkan pelaksanaan proyek yang tercantum dalam dana alokasi khusus sebesar Rp 97 miliar lebih pun tidak bisa terlaksana tahun ini.

“Pelaksanaan proyek yang tercantum dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 96 miliar pun hampir dipastikan tidak bisa dilaksanakan tahun ini,” kata Iing Daiman, sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) Kota Cirebon, Selasa 3 November 2015.

Seperti diketahui pada APBD 2015 ini Pemkot Cirebon memiliki dua dana Alokasi Khusus (DAK). Yaitu DAK yang tercantum pada APBD murni 2015 sebesar Rp 44 miliar. Setelah APBD perubahan ditetapkan pada Agustus 2015 lalu DAK pun bertambah nilainya lebih dari Rp 96 miliar.

Anggaran tersebut digunakan untuk peningkatan jalan sebesar Rp 96 miliar dan revitalisasi pasar sebesar Rp 1,8 miliar. Dana itu sebagian sudah masuk ke kas Pemkot Cirebon. Untuk peningkatan jalan, dana yang masuk ke kas Pemkot Cirebon sudah mencapai Rp 76,8 miliar dan untuk revitalisasi pasar dana yang masuk sudah Rp 1,5 miliar.

Tidak bisa terlaksananya proyek peningkatan jalan dan revitalisasi pasar tersebut menurut Iing disebabkan berbagai faktor. “Termasuk waktu yang sudah mepet pada tahun ini,” kata Iing. Selanjutnya anggaran sebesar lebih dari Rp 97 miliar tersebut akan dimasukkan dalam APBD 2016 mendatang dan pelaksanaan proyeknya pun akan dilakukan pada 2016.

Tidak hanya proyek peningkatan jalan, proyek revitalisasi pasar dengan nilai total Rp 1,8 miliar pun menurut Iing kemugkinan tidak bisa pula dilaksanakan tahun ini. “Masih akan kami konsultasikan lagi ke pemerintah pusat,” kata Iing.

Ini dikarenakan dalam juklak dan juknisnya tercantum jika pasar yang bisa direvitalisasi yaitu pasar tipe C dan tipe D. Sedangkan pasar tipe tersebut sudah tidak ada lagi di Kota Cirebon. Karenanya dibutuhkan koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat apakah pasar tipe A dan B bisa direvitalisasi menggunakan dana itu atau akan dialihkan ke program lain.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sedangkan mengenai penyerapan anggaran APBD 2015, diakui Iing saat ini baru sebesar 51,28 persen. Komposisinya yaitu belanja langsung sebesar 37,69 persen dan belanja tak langsung sebesar 69,71 persen. Serapan ini diakui Iing cukup rendah. Sehingga pihaknya pun telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi terkait rendahnya penyerapan anggaran tersebut. “ternyata penyebabnya karena beberapa factor,” kata Iing.

Salah satu penyebabnya yaitu terjadinya gagal lelang. “Lelang yang harus diulang,” kata Iing. Lelang seringkali harus dilakukan lebih dari satu kali karena adanya sejumlah factor. Selain tu juga adany ajuklak dan juknis yang tidak sesuai dengan kondisi di Kota Cirebon. Penyebab lainny ayaitu terlambatnya penerimaan juklak dan juknis suatu proyek.

Sementara itu Walikota Cirebon, Nasrudin Azis saat dikonfirmasi memastikan jika proyek peningkatan jalan dan revitalisasi pasar yang tercantum dalam DAK 2015 tidak bisa terlaksana tahun ini. “Karena waktunya yang sudah tidak memungkinkan, terlalu mepet,” katanya. Namun Azis memastikan jika pelaksanaan lelang akan dilakukan tahun ini sehingga pada Januari 2016 mendatang proyek tersebut sudah bisa dilaksanakan.

Presiden Joko Widodo telah meminta kepada setiap daerah untuk memaksimalkan penyerapan anggarannya. Ini dimaksudkan untuk menggerakkan roda perekonomian di daerah akibat perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini.

IVANSYAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

23 hari lalu

Pekerja merapikan kotak suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Tangerang Selatan di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 17 November 2020. Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020 diikuti tiga pasang calon Wali kota dan Wakil Wali kota. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.


APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

40 hari lalu

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.


5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

51 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?


Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.


Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Menko Polhukam, Mahfud MD bersama jajaran memberikan keterangan  soal Satgas TPPU Rp349 Triliun Berakhir di kantor Kementrian Kordinator Bidang Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024. Dalam keteranganya, Mahfud mengumumkan secara resmi bahwa masa tugas dari Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang telah berahir, dan Satgas TPPU telah menangani ratusan surat laporan dan dibahas dengan sistematis oleh 12 angota ahli. TEMPO/ Febri Angga Palguna. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.


Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Calon wakil presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka saat berkampanye di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa, 16 Januari 2024. Putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu berkeliling kampung sembari membagikan buku tulis kepada anak-anak di lokasi. Gibran diketahui mengambil cuti sebagai Wali Kota Solo selama tiga hari sejak 15 hingga 17 Januari besok. Selama cuti itu, dia disebut akan berkampanye Pilpres 2024 di Jakarta. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).


Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali masuk kerja di Balai Kota Solo, Kamis, 18 Januari 2024, setelah mengambil cuti kampanye selama 3 hari. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.


Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

17 Januari 2024

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Sukasno. Foto: Istimewa
Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.


Jokowi Minta Anggaran Perguruan Tinggi Diperbesar: Presiden yang Akan Datang Mau Tidak Mau Lanjutkan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sebelum berangkat ke Indonesia dari Brunei Darussalam pada Minggu (14 Januari 2024). (ANTARA/HO-Presiden Sekretariat)
Jokowi Minta Anggaran Perguruan Tinggi Diperbesar: Presiden yang Akan Datang Mau Tidak Mau Lanjutkan

Menurut Jokowi, presiden penggantinya tidak akan berani memotong anggaran yang sudah diperbesar dari sekarang


Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

10 Januari 2024

Suasana lalu lintas di Jalan Raya Cisauk setelah flyover Cisauk dioperasikan. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

Flyover Cisauk diklaim sebagai proyek jembatan layang pertama di Indonesia yang seluruhnya dibiayai oleh pemerintah daerah.