Norwegia Dukung Indonesia Benahi Tata Kelola Hutan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dua orang bocah bermain di antara pohon mangrove di Pulau Tanakeke. Luas mangrove di Indonesia 9,2 juta hektar, terdiri dari 3,7 juta ha di kawasan hutan dan 5,5 juta ha di luar kawasan hutan. Namun, 43 persen (1,6 juta ha) mangrove di kawasan hutan dan 67 persen (3,7 ha) di luar hutan rusak antara lain akibat eksploitasi, alih fungsi, dan pencemaran. Pulau Tanakeke, Sulsel, 23 Mei 2015. TEMPO/Hariandi Hafid

    Dua orang bocah bermain di antara pohon mangrove di Pulau Tanakeke. Luas mangrove di Indonesia 9,2 juta hektar, terdiri dari 3,7 juta ha di kawasan hutan dan 5,5 juta ha di luar kawasan hutan. Namun, 43 persen (1,6 juta ha) mangrove di kawasan hutan dan 67 persen (3,7 ha) di luar hutan rusak antara lain akibat eksploitasi, alih fungsi, dan pencemaran. Pulau Tanakeke, Sulsel, 23 Mei 2015. TEMPO/Hariandi Hafid

    TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Stig Traavik, mengatakan Kerajaan Norwegia mendukung pemerintah Indonesia dalam pengelolaan hutan dan perubahan iklim sejak 2007. "Kami cukup lama menjalin kerja sama untuk mengelola hutan," katanya pada seminar nasional tata kelola kehutanan dan iklim di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Selasa, 3 November 2015.

    Kerja sama bertujuan mendorong pemerintah maupun masyarakat sipil menjalankan program-program yang dapat mengurangi dampak perubahan iklim dan perbaikan lingkungan hidup. Program itu juga bertujuan mengurangi angka kemiskinan melalui perluasan hak dan akses masyarakat. "Seperti melibatkan masyarakat adat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam," ucapnya.

    Direktur Eksekutif Kemitraan Monica Tanuhandaru mengatakan, dengan dukungan Norwegia sejak 2007, telah terjalin kerja sama multipihak dalam rangka perbaikan tata pemerintahan kehutanan dan meningkatkan manfaat berkeadilan bagi pemangku kepentingan utama dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan. Program ini terwujud melalui kerja sama lebih dari seratus organisasi masyarakat sipil, kelompok masyarakat, dan pemerintah.

    Tidak hanya itu, hasil dari kemitraan tersebut telah memberikan andil dan kontribusi terhadap pembaruan kebijakan dan peraturan tingkat pusat, baik langsung maupun tidak. Seperti langkah strategis tentang penyelesaian konflik tanah di dalam kawasan hutan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2015 tentang hak hutan.

    ABDUL AZIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.