Agama Masih Dipandang sebagai Komoditas Politik di Indonesia  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pengurus masjid menunjukan ukiran khas Bali di pintu gerbang Masjid Al-Hikmah, Denpasar, Bali, 26 Juni 2015. Ukiran-khas Bali seperti yang terdapat di pura sebagai wujud kebersamaan dan toleransi antar umat Muslim dan Hindu. Johannes P. Christo

    Seorang pengurus masjid menunjukan ukiran khas Bali di pintu gerbang Masjid Al-Hikmah, Denpasar, Bali, 26 Juni 2015. Ukiran-khas Bali seperti yang terdapat di pura sebagai wujud kebersamaan dan toleransi antar umat Muslim dan Hindu. Johannes P. Christo

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti sekaligus aktivis Nahdlatul Ulama, Siti Musdah Mulia, menegaskan permasalahan konflik antaragama di Indonesia terjadi karena pemerintah belum mampu mengakomodasi keragaman keyakinan yang ada di Tanah Air. “Republik ini punya pluralisme, konstitusi harus melindungi semua agama,” kata Musdah dalam diskusi antaragama di Jakarta pada Senin, 2 November 2015.

    Imbauan kepada pemerintah ihwal semua agama, menurut Musdah, harus dijadikan sarana meningkatkan spiritualitas bangsa. Cara mengembalikan semangat itu, pemerintah harus melakukan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa semua agama memiliki posisi sama di depan hukum.
    Kemudian, pemerintah bisa melakukan pemberdayaan terhadap komunitas beragama. Kementerian Agama harus mau memberikan pernyataan bahwa Indonesia punya banyak agama dan semua hidup. “Bicarakan ini di depan masyarakat sepanjang mereka adalah warga negara Indonesia,” ujar Musdah.

    Musdah menilai agama di Indonesia saat ini hanya dipandang sebagai komoditas politik. Ketika musim pemilihan umum, agama sering dijadikan dongkrak suara para calon kepala daerah. Bahkan ia menilai setiap kali pemilihan kepala daerah, agama menjadi faktor jualan yang sangat laku.

    Sementara, antropolog dari Universitas Albert Ludwigs Freiburg Jerman, Judith Schlehe, mengungkapkan kondisi hubungan antarumat beragama di Jerman. Di sana, terjadi kategorisasi minoritas dan mayoritas. Ia mengatakan di Jerman banyak masyarakat campuran, tidak jelas apakah mereka beragama Protestan atau Katolik.

    Akan tetapi, agama di Jerman secara umum diakui pemerintah. Ia menceritakan ketika pertama kali datang ke Indonesia 30 tahun lalu. Saat itu, ujar Judith, tidak ada masalah yang muncul dari hubungan antaragama. “Tidak ada masalah sama sekali, muslim taat beragama, Kristen juga taat. Saat ini, saya melihat makin banyak orang berpikir terkotak-kotak.”

    Di mata Judith, tidak ada permasalahan keyakinan pada Tuhan yang tunggal atau jamak. Hal terpenting bagi dia adalah mau berdiskusi dan tidak menciptakan perbedaan yang berujung konflik.

    DANANG FIRMANTO

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.