Ini Alasan Pembangunan Gedung DPR Pakai Istilah Cagar Budaya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Apung Widadi. TEMPO/Dasril Roszandi

    Apung Widadi. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat kembali mencuat setelah pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Penyebabnya, duit itu lolos dalam pagu 2016 walau pernah ditolak pemerintah pada Agustus lalu.

    Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Apung Widadi, mengatakan rencana pembangunan itu sangat mengada-ada. "Belum ada perencanaan, selalu tertutup, lalu ujug-ujug anggarannya disahkan," kata Apung ketika dihubungi, Senin, 2 November 2015.

    Apung menjelaskan, proyek gedung ini berbeda dengan pembangunan gedung milik negara lainnya. Yang lain, ucap dia, menggunakan dasar hukum Undang-Undang Pembangunan Gedung Negara dan anggarannya bisa dihitung oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

    Sedangkan DPR, tutur Apung, menggunakan Undang-Undang Cagar Budaya. "Kementerian tidak bisa menghitung anggarannya," kata Apung. "Tidak ada transparansi di sana."

    Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti Swasanani mengatakan akan segera menggelar sayembara rancangan bangunan gedung baru di Kompleks Parlemen Senayan. Dua gedung yang akan disayembarakan adalah Alun-alun Demokrasi dan Gedung Anggota Dewan.

    "Diperkirakan akan selesai akhir November ini," kata Winantuningtyastiti di Parlemen, Senin, 2 November 2015.

    Winantuningtyastiti mengklaim belum tahu bentuk dan detail bangunan yang memakan biaya hingga Rp 740 miliar tersebut. Hingga saat ini, Sekretaris Jenderal DPR belum menerima rincian peruntukan dana yang diketok dalam rapat pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 pekan lalu. "Tunggu dulu hasil rancangannya," kata dia.

    Winantuningtyastiti mengatakan sayembara akan digelar secara terbuka guna menemukan rancangan yang paling sesuai. Sekretaris Jenderal DPR  juga akan menggelar lelang terbuka untuk menentukan kontraktor pemenang proyek dua gedung baru tersebut. "Akan diawasi BPK, BPKP, dan Komisi Pemberantasan Korupsi," kata dia.

    Apung mengatakan ucapan Wina hanya bualan belaka. Musababnya, ucap dia, sayembara serupa pernah diadakan pada Juli dan pemenangnya diumumkan September lalu. "Tidak ada kabar sayembara itu, tapi ada sayembara lainnya," katanya. "Pembangunan gedung bukan hal yang mendesak."



    HUSSEIN ABRI YUSUF


    Baca juga:

    Suap Dokter=40 % Harga Obat: Ditawari Naik Haji hingga PSK

    Terkuak, 40% dari Harga Obat Buat Menyuap Dokter

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.