Pengawas Internal Jabar Dilatih Investigasi, Ini Alasannya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Ahmad Heryawan menjelaskan progres pembangunan wisma atlet PON Jawa Barat di pesta rakyat De Syukron di Gedung Sate, Bandung, 23 Oktober 2015. TEMPO/Prima Mulia

    Gubernur Ahmad Heryawan menjelaskan progres pembangunan wisma atlet PON Jawa Barat di pesta rakyat De Syukron di Gedung Sate, Bandung, 23 Oktober 2015. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Bandung - Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) beramai-ramai mendapat pelatihan audit investigasi. “Dirancang khusus untuk keperluan investigasi yang lebih implementatif dengan simulasi, Jawa Barat mendapat kehormatan pelaksanaan pola Bimtek (Bimbingan Teknis) pertama di seluruh Indonesia,” kata Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP) Jawa Barat Hamonangan Simarmata di Bandung, Senin, 2 November 2015.

    Hamonangan mengatakan pelatihan itu mengikuti instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta agar peran APIP optimal melakukan pemberantasan korupsi. Namun dari internal audit kapabilitas, 476 APIP di seluruh Indonesia, 86 persen baru masuk kategori Level 1.

    “APIP belum dapat mencegah, bahkan mendeteksi terjadinya tindak pidana korupsi yang kompetensinya ada pada Level 2,” kata dia. Di Jawa Barat, dari 26 APIP baru, enam pengawas internal berada di Level 2.

    Menurut Hamonangan, presiden menginginkan mayoritas APIP berada di Level 3 pada 2019. “Mampu menilai efisiensi, efektivitas ekonomis kegiatan, konsultasi manajemen risiko, dan pengendalian internal,” kata dia.

    Hamonangan mengatakan peningkatan kapasitas APIP diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pengawas internal untuk mencegah penyimpangan. “Kita pandang penting untuk menghadirkan sebuah early warning, kewaspadaan dini dari kemungkinan penyimpangan,” kata dia.

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan kesigapan APIP melakukan pengawasan dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kerugian negara.
    “Sekaligus memperbaiki kualitas pembangunan kita. Daripada BPKP sibuk menghitung kerugian negara di hilir, mending di awal sibuk mencegah kerugian negara,” kata dia di sela membuka pelatihan itu di Bandung, Senin, 2 November 2015.

    Aher, sapaan Ahmad Heryawan, mengatakan tahun depan banyak program pemerintah yang tidak sedikit menyedot pembiayaan. Dia mencontohkan, penyelenggaraan PON XIX, misalnya, diperkirakan memakan dana Rp 2 triliun. “Kita tidak ingin selesai PON berurusan dengan pihak lain,” kata dia. Sejak awal pembahasan, Pengurus Besar PON diminta terus berkonsultasi dengan BPKP, kejaksaan, serta kepolisian, kendati berisiko terhadap pengambilan keputusan yang terlambat karena masalah kehati-hatian.

    Menurut Aher, APIP punya fungsi penting untuk mencegah kemungkinan penyimpangan. “Lebih baik sibuk mencegah di awal,” kata dia.



    AHMAD FIKRI

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.