TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan, belakangan ini, banyak pers yang disibukkan dengan bisnis pencitraan. "Mohon maaf, pencitraan boleh saja, tapi harus ada waktunya," ucapnya saat Dialog Silaturahmi Pers Nasional di gedung TVRI, Jakarta, 2 November 2015.
Rizal berujar, sudah waktunya pers menjadi bagian dari transformasi bangsa. Sebab, menurut dia, biar bagaimana pun, pers mempunyai peran penting dalam menentukan arah perjuangan bangsa. "Pers harus masuk ke dalam substansi pilihan-pilihan alternatif. Dengan begitu, mereka bisa mengubah Indonesia," tuturnya.
Lebih lanjut, Rizal mengatakan pers mampu membawa Indonesia yang tertinggal, tidak percaya diri, dan kurang nasionalisme menjadi Indonesia yang menyadari pentingnya kemajuan, percaya dir, dan nasionalisme. "Itu tidak mungkin tanpa bantuan teman-teman pers dan media," ucapnya.
SIMAK JUGA INVESTIGASI TEMPO:
Eksklusif: Terkuak, 40 Persen dari Harga Obat buat Menyuap Dokter
Heboh Suap Dokter: Tak Bisa, Resepkan, Nanti Aku Kasih Mobil
Ia berharap, dengan adanya transformasi yang dilakukan lembaga pers, Indonesia bisa sedikit demi sedikit terlepas dari keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. "Dengan begitu, di level berikutnya bisa jadi negara pemenang," ujarnya.
Pers, menurut Rizal, juga turut serta dalam perjuangan kemerdekaan karena bisa membuat semua orang mau berkorban. "Semuanya berkat pers," tuturnya. Tidak hanya itu, kata Rizal, perkembangan pers turut memberikan pengaruh besar dalam transformasi pengetahuan masyarakat. "Karena informasi dapat diperoleh melalui pers," katanya.
Rizal dikenal sering melontarkan ucapan kontroversial. Pada awal diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman, misalnya, Rizal mengkritik kebijakan proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Menurut Rizal, proyek tersebut tidak efisien dan sulit direalisasi.
Setelah itu, Rizal "bertengkar" dengan Direktur Utama PT Pelindo II R.J. Lino, yang dianggap membangkang terhadap atasannya. Oleh kalangan Dewan Perwakilan Rakyat, Rizal dinilai tidak baik dalam membentuk birokrasi yang efektif dan efisien.
ABDUL AZIS | ANTARA
Baca juga:
Suap Dokter=40 % Harga Obat: Ditawari Pergi Haji Hingga PSK
Heboh Suap Dokter: Resepkan, Nanti Aku Kasih Mobil....?
