Jokowi Minta Para Menteri Patuhi Hasil Rapat Kabinet  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla, memimpin rapat terbatas membahas masalah pengungsi korban bencana alam serta masalah lumpur Lapindo bersama Menteri Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 18 Juni 2015. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

    Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla, memimpin rapat terbatas membahas masalah pengungsi korban bencana alam serta masalah lumpur Lapindo bersama Menteri Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 18 Juni 2015. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para menterinya patuh terhadap hasil rapat kabinet. Ia memperingatkan mereka untuk tidak mengeluarkan aturan di luar kesepakatan rapat. "Setiap peraturan menteri ataupun SE menteri yang berkaitan dengan rakyat itu agar dibahas dalam rapat kabinet, rapat terbatas sehingga semua menteri tahu apa yang akan dikeluarkan oleh kementerian lain," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Senin, 2 November 2015.

    Selain itu, ia memperingatkan menterinya agar memberi dukungan pada hasil rapat kabinet. Caranya, kata dia, dengan menyampaikan pendapat setuju atau tak setuju di dalam rapat. "Jangan sampai sudah diputuskan dalam rapat, di luar masih ada yang berbunyi tidak setuju," kata Jokowi.

    Apabila tak sepakat, kata dia, bisa langsung disampaikan padanya. Ia mengaku terbuka oleh segala masukan. "Apalagi sampai dipolemikkan. Jadi, sekali sudah diputuskan dalam rapat, baik rapat terbatas maupun kabinet, semua menteri harus memberikan dukungan penuh tanpa protes," ujar Jokowi.

    Hal tersebut Jokowi sampaikan di depan semua menteri saat memimpin rapat kabinet paripurna, hampir seluruh menteri hadir dalam rapat ini. Ada pun agenda rapat kabinet kali ini adalah membahas soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016, paket kebijakan VI, dan pilkada serentak.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli sempat terus-terusan melempar pernyataan panas. Dia, misalnya, menilai megaproyek listrik 35 ribu megawatt yang dirancang pemerintah tak realistis. Dia juga mempersoalkan pengadaan pesawat oleh PT Garuda Indonesia Tbk.

    Pada Kamis lalu, dia mengkritik rencana Pertamina membangun sarana penyimpanan minyak (storage) menggunakan dana negara. Wakil Presiden Jusuf Kalla termasuk yang paling keras menolak kritik Rizal.

    Namun, Rizal tak sempat mendengar arahan Jokowi. Ia datang sekitar 15 menit setelah rapat dimulai.

    TIKA PRIMANDARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.