Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Geger Nasdem & Kasus Gatot: Penyebab Jaksa Agung Disorot!

Editor

Saroh mutaya

image-gnews
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, usai diperiksa oleh KPK terkait kasus dugaan suap Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho. TEMPO/Ridian Eka Saputra
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, usai diperiksa oleh KPK terkait kasus dugaan suap Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho. TEMPO/Ridian Eka Saputra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta-Kejaksaan Agung diminta menyerahkan penanganan kasus korupsi dana bantuan sosial dan hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan. "Karena Jaksa Agung sedang dikaitkan dengan kasus ini," kata peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, saat dihubungi Tempo, 1 November 2015.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dikaitkan dalam kasus ini setelah Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Oktober lalu. Rio diduga menerima suap Rp 200 juta dari Evy Susanti, istri Gubernur Sumatera Utara (nonaktif) Gatot Pujo Nugroho.

Suap itu diduga diberikan agar Rio bisa mempertemukan Gatot dengan Prasetyo yang pernah aktif di Partai NasDem. Tujuannya adalah mengamankan kasus tersebut.

Gatot saat ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus lain, yaitu penyuapan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Penyuapan terhadap hakim PTUN ini dilakukan agar status Gatot sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial dibatalkan. Meski kasus penyuapannya ditangani KPK, sampai saat ini kasus korupsi dana bansos masih ditangani Kejaksaan Agung.

Baca juga:

Eksklusif: Terkuak, 40% dari Harga Obat Buat Menyuap Dokter
Pemain Chelsea: Mending Keok Ketimbang Menang buat Mourinho!

Peneliti dari Pusat Kajian Anti-Korupsi (PUKAT), Oce Madril, juga menyatakan sudah saatnya KPK mengambil alih penanganan kasus korupsi dana bansos ini. Dia menilai penanganan yang dilakukan Kejaksaan sudah tak berintegritas. "Di kasus ini kan elite politik Partai NasDem diduga melakukan pertemuan yang disebut berhubungan dengan kasus itu," kata Oce.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jaksa Agung Sebut Tak Segan Menindak Jaksa Baru yang Menyimpang

13 Agustus 2021

Jaksa Agung Burhanuddin bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 26 Januari 2021. Rapat tersebut beragendakan evaluasi kinerja Kejaksaan Agung Tahun 2020 dan rencana kerja 2021 serta penanganan kasus-kasus yang menarik perhatian publik dan strategi peningkatan kualitas SDM. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Jaksa Agung Sebut Tak Segan Menindak Jaksa Baru yang Menyimpang

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan sudah banyak jaksa senior yang dihukum karena melakukan pelanggaran.


Beredar Chat 'Papa Minta Uang' Diduga Kepala Kejaksaaan Halsel  

15 Juni 2017

TEMPO/Arif Fadillah
Beredar Chat 'Papa Minta Uang' Diduga Kepala Kejaksaaan Halsel  

Pesan WhatsApp 'Papa Minta Uang' diduga dari Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan (Halsel), Cristian Ratu Anik ramai beredar di publik.


Hadiri Diklat Jaksa, Ketua KPK: Jangan Jadi Ndoro, Jadilah Abdi  

16 Maret 2017

Ketua KPK Agus Rahardjo usai penyuluhan anti korupsi di Kementerian Pertahanan, Jakarta, 22 November 2016. TEMPO/YOHANES PASKALIS
Hadiri Diklat Jaksa, Ketua KPK: Jangan Jadi Ndoro, Jadilah Abdi  

Jumlah jaksa di Indonesia dibanding penanganan perkara belum ideal.


Pelantikan Kepala Kejaksaan di Rumah Dinas Wali Kota Dikecam

2 Maret 2017

Suasana pelantikan kepala kejaksaan negeri di Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat di kantor Kejaksaan Tinggi, Makassar. TEMPO/Fahmi Ali
Pelantikan Kepala Kejaksaan di Rumah Dinas Wali Kota Dikecam

Menurut aktivis antikorupsi, pelantikan kepala kejaksaan di rumah dinas wali kota bisa mengarah pada perdagangan pengaruh.


Kejagung Klaim Selamatkan Uang Negara Rp4,1 T dalam 9 Bulan

20 Oktober 2016

Lima Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berpose bersama Jaksa Agung, HM Prasetyo usai bertemu di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, 5 Januari 2016. Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan komunikasi intensif antarpenegak hukum sangat baik dalam rangka kerja pemberantasan korupsi. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Kejagung Klaim Selamatkan Uang Negara Rp4,1 T dalam 9 Bulan

Kinerja ini naik dari sebelumnya Rp643 miliar.


Mekanisme Justice Collaborator Berpotensi Timbulkan Korupsi  

15 Agustus 2016

Ilustrasi korupsi
Mekanisme Justice Collaborator Berpotensi Timbulkan Korupsi  

Kejaksaan adalah instansi yang paling banyak mengeluarkan persetujuan justice collaborator bagi narapidana.


Dua Tahun Memimpin, Jaksa Agung Prasetyo Dinilai Melempem  

24 Juli 2016

Jaksa Agung HM Prasetyo dalam paparannya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 21 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Dua Tahun Memimpin, Jaksa Agung Prasetyo Dinilai Melempem  

Kejaksaan sangat lambat menangani kasus BLBI.


Kejaksaan Agung Larang Edarkan Proposal Hut Adhyaksa

28 Juni 2016

Surat dan proposal bertanggal 15 Juni 2016 berisi permohon bantuan peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-56 Kejaksaan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat. Foto: Istimewa
Kejaksaan Agung Larang Edarkan Proposal Hut Adhyaksa

Juru bicara Kejaksaan Agung melarang jaksa meminta sumbangan dari sipil untuk merayakan Hari Adhyaksa.


Jaksa Muda di Kejari Ketapang Edarkan Proposal HUT Adhyaksa

28 Juni 2016

Surat dan proposal bertanggal 15 Juni 2016 berisi permohon bantuan peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-56 Kejaksaan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat. Foto: Istimewa
Jaksa Muda di Kejari Ketapang Edarkan Proposal HUT Adhyaksa

Panitia di Kejaksaan Negeri Ketapang mengedarkan propsal permohonan bantuan perayaan Hari Bakti Adhyaksa ke-56.


RAPBN 2017, Kejaksaan Minta Anggaran Rp 4,6 Triliun  

13 Juni 2016

Gedung Bundar Kejaksaan Agung. TEMPO/ Zulkarnain
RAPBN 2017, Kejaksaan Minta Anggaran Rp 4,6 Triliun  

Kejaksaan membutuhkan anggaran Rp 4,6 triliun masuk Rancangan APBN 2017 untuk delapan program yang akan dijalankan.