Pilkada, Bawaslu: Kecurangan Akan Terjadi Saat Hitung Suara  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu RI memprediksi potensi kecurangan bakal marak terjadi saat pungut-hitung suara pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2015. Komisi Pemilihan Umum mesti memberikan perhatian kepada pengawas di tempat pemungutan suara agar memahami proses pungut-hitung suara.

    Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan persiapan pungut-hitung tidak sampai dua bulan lagi. KPU harus memberikan perhatian kepada petugas ad hock di tingkat kelurahan dan kecamatan. Pengetahuan anggota panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat kelurahan dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) mesti di-up grade.

    "Kami sudah mengingatkan KPU supaya meningkatkan pengetahuan kepemiluan agar benar-benar ditingkatkan sambil mengawal komitmen integritas," kata Muhammad setelah mengikuti acara Rock the Vote Universitas Indonesia kepada pemilih pemula di Perpustakaan UI, Ahad, 1 November 2015.

    Menurut Muhammad, kejujuran penyelenggara merupakan hal yang harus diutamakan dalam pilkada. Soalnya, dalam pilkada rentan terjadi konflik lantaran tingkatnya lokal. Untuk itu ditentukan kemandirian dan independensi anggota ad hock dari PPS dan PPK. "Sebab, cerdas saja tidak cukup. Tapi harus jujur," ucap Muhammad.

    Muhammad melihat manipulasi suara saat pungut-hitung rentan terjadi pada angka-angka. Apalagi pilkada tahun ini hanya satu putaran. Sudah pasti, kata dia, setiap pasangan calon dan tim suksesnya berupaya untuk menang.

    Muhammad berpendapat, bila penyelenggara tidak siap dan pengawasan tidak optimal, akan ditemukan kompetisi yang mengingkari dan melanggar ketentuan yang ada. "Ada oknum yang mencoba mengubah proses pungut-hitung. Kemungkinan ada oknum yang mengubah rekayasa hasil pilkada," ujar Muhammad.

    Untuk meminimalkan kecurangan saat pungut-hitung, bakal ada pengawas khusus di TPS. Pengawas TPS ini sebelumnya tidak ada pada penyelenggaraan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun kemarin. "Ini bentuk ikhtiar penyelenggara untuk menghindari kecurangan tahap pungut-hitung nanti," tuturnya.

    IMAM HAMDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.