Rujuk, Agung dan Ical Sepakat Siapkan Munas Golkar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pimpinan Partai Golkar, Aburizal Bakrie (tengah), bersama Agung Laksono (kiri) dan mantan Ketum Golkar, Jusuf Kalla, menunjukkan surat kesepakatan islah terbatas di rumah dinas Wakil Presiden, Jakarta, 30 Mei 2015. Islah ini dicapai usai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 18 Mei lalu. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Pimpinan Partai Golkar, Aburizal Bakrie (tengah), bersama Agung Laksono (kiri) dan mantan Ketum Golkar, Jusuf Kalla, menunjukkan surat kesepakatan islah terbatas di rumah dinas Wakil Presiden, Jakarta, 30 Mei 2015. Islah ini dicapai usai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 18 Mei lalu. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono, dan Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie, sepakat menyiapkan Munas Partai Golkar yang demokratis secara bersama-sama, kata Agung Laksono pada Silaturahmi Nasional Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Ahad malam, 1 November 2015.

    Agung menjelaskan, sebelum Silaturahmi Nasional, dia sudah bertemu dengan Aburizal Bakrie di suatu tempat yang dimediasi kader senior Partai Golkar guna menyikapi putusan kasasi Mahkamah Agung. Dari pertemuan ini, kedua orang tersebut membuat beberapa kesepakatan.

    Menurut Agung, dia dan Aburizal sama-sama berpandangan bahwa perselisihan Partai Golkar harus segera diakhiri. "Kami sepakat untuk sama-sama menyiapkan Munas Partai Golkar yang demokratis," kata Agung.

    Kesepakatan lainnya, kata dia, adalah berfokus menghadapi Pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Partai Golkar mengikuti Pilkada di 246 daerah.

    "Kami juga sepakat untuk mendukung pemerintah dalam bentuk loyal kritis, mendukung terbuka, tapi tetap kritis," kata Agung seraya menegaskan Partai Golkar akan menghentikan tindakan pecat-memecat, baik di tingkat pusat maupun daerah.

    Menurut Agung, Partai Golkar harus segera mengakhiri perselisihan.

    ANTARA

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.