Dokumen Pansus Asap Dikembalikan ke Pengusul

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR, Setya Novanto (tengah) bersama pimpinan DPR lainnya menggelar Sidang Paripurna membahas RAPBN 2016 dengan mengenakan masker di Jakarta, 30 Oktober 2015. Youtube.com

    Ketua DPR, Setya Novanto (tengah) bersama pimpinan DPR lainnya menggelar Sidang Paripurna membahas RAPBN 2016 dengan mengenakan masker di Jakarta, 30 Oktober 2015. Youtube.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat ke IX, Jumat malam, 30 Oktober 2015, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan memutuskan untuk mengembalikan draf pembentukan Panitia Khusus Kebakaran Hutan dan Lahan kepada salah seorang inisiator pansus, Viva Yoga Mauladi.

    “Draf maupun dokumentasi dikembalikan ke pihak pengusul dan setelah reses kami bahas lagi,” kata Taufik Kurniawan dalam sidang paripurna DPR di komplek parlemen Senayan, Jumat malam tadi. Mulai pekan depan, DPR akan menggelar reses sampai 13 November mendatang.

    Adapun penundaan pembentukan pansus tersebut diputuskan setelah melalui lobi pimpinan fraksi. Sebelumnya, pembahasan pansus ini sempat memanas, sampai-sampai beberapa anggota Dewan silih berganti mengajukan interupsi.

    Sebanyak 171 anggota Dewan yang jadi pengusul Pansus Kebakaran Hutan, seorang di antaranya adalah Viva Yoga. Mereka berasal dari sembilan fraksi. Hanya Fraksi Partai Nasdem yang menolak pembentukan pansus ini.

    Saat membacakan laporan draf pansus di dalam rapat paripurna, Viva Yoga mengatakan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan telah menghabiskan 3,4 juta hektar lahan. Jumlah korban yang terpapar asap akibat kebakaran hutan diperkirakan mencapai 47 juta jiwa. “Kebakaran hutan tak hanya mengganggu kesehatan dan ekonomi, tetapi juga membuat sistem transportasi menjadi tak menentu,” katanya.

    Usai pembacaan laporan draft pansus tersebut, beberapa anggota Dewan mengajukan interups. Misalnya, Wakil Ketua Fraksi NasDem, Johnny G. Plate mengusulkan agar pembentukan Pansus Kebakaran Hutan dibatalkan. Ia berpendapat, akan lebih baik jika anggota DPR terjun langsung ke daerah pemilihan masing-masing untuk mengecek kondisi daerah yang terdampak bencana asap, ketimbang membentuk pansus.

    "Pada saat yang bersamaan, DPR datang dan menarik orang-orang (aparat) yang lagi berperang melawan asap ini, untuk masuk ke ruang sidang ber-AC ngomong soal asap. Mengangkat masalah di lapangan ke diskusi politik, itu yang kami tolak," kata Johnny.

    Pendapat senada diutarakan politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Ia meminta agar anggota Dewan ke lapangan memantau perkembangan pemadaman kebakaran lahan dan hutan. "DPR itu enggak perlu ada pansus-pansusan. Buktinya saya selama ini di hutan terus, turun langsung ke lapangan bantu korban asap. Nah, sebentar lagi kan kita reses, daripada bikin Pansus, saya tantang inisiator pansus asap untuk turun ke daerah," ujar Ruhut.

    DESTRIANITA KUSUMASTUTI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.