DPR Jamin Pansus Asap Tidak Mencari Kambing Hitam  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kendaraan bermotor melewati jalanan yang tertutup kabut asap. Malaysia terkena imbas dari tebalnya kabut asap, akibat kebakaran lahan dan hutan di wilayah Sumatra, Indonesia. Malaysia, 6 Oktober 2015. REUTERS/Edgar Su

    Kendaraan bermotor melewati jalanan yang tertutup kabut asap. Malaysia terkena imbas dari tebalnya kabut asap, akibat kebakaran lahan dan hutan di wilayah Sumatra, Indonesia. Malaysia, 6 Oktober 2015. REUTERS/Edgar Su

    TEMPO.CO, Jakarta – Salah satu inisiator pembentukan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat untuk menelisik akar kebakaran hutan dan merebaknya kabut asap, Edhy Prabowo, menyatakan rencana pembentukan pansus tidak bertujuan mencari kambing hitam.

    "Pansus ini dibentuk bukan untuk mencari kambing hitam dan memojokkan pemerintah, tapi lebih kepada mencari akar masalah beserta solusi agar peristiwa serupa tidak terulang," kata politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini dalam hak jawabnya kepada Tempo, Jumat, 30 Oktober 2015.

    Edhy juga menyatakan pansus tersebut akan bekerja sungguh-sungguh dan tidak akan memprioritaskan studi banding ke luar negeri. Pernyataan Edhy ini membantah berita Tempo.co, Kamis, 28 Oktober 2015, berjudul "Tak Atasi Asap, Pansus Justru Studi Banding ke Benua Amerika". Berita itu sudah diubah menjadi, "Belajar Atasi Asap, Pansus Kaji Opsi Studi Banding ke Brasil".

    "Terlebih saat ini Partai Gerindra secara tegas melarang kadernya melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, kecuali bila sangat dibutuhkan," ujar Edhy.

    "Berita itu seakan sudah menyimpulkan bahwa pansus tidak akan bekerja mengatasi persoalan asap dan hanya memikirkan studi banding ke luar negeri. Padahal pansus sendiri sejauh ini masih diperjuangkan dan belum terbentuk, apalagi menjalani agenda kerja," tuturnya.

    Edhy menegaskan, DPR menyadari bahwa saat ini puluhan juta orang tengah berjibaku melawan kepungan asap. "Pemerintah bersama DPR saling membahu mengatasi persoalan ini," katanya. "DPR tetap mengawasi serta men-support action pemerintah dalam hal kebijakan dan anggaran," ucapnya.

    WD | HAK JAWAB


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.