Gerindra Tolak RAPBN 2016, 9 Fraksi Lain Setuju, Asalkan...

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro membacakan pandangan pemerintah dalam Rapat Paripurna Ke-3 MP I TS 2015-2016 di Senayan, Jakarta, 25 Agustus 2015. Rapat Paripurna ini beragendakan pembacaan tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2016 beserta Nota Keuangannya. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro membacakan pandangan pemerintah dalam Rapat Paripurna Ke-3 MP I TS 2015-2016 di Senayan, Jakarta, 25 Agustus 2015. Rapat Paripurna ini beragendakan pembacaan tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2016 beserta Nota Keuangannya. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya menjadi satu-satunya yang menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Dalam pandangan mini fraksinya, Partai Gerindra menyoroti tak tercapainya target penerimaan pajak tahun ini.

    “Tak masuk akal jika target pajak 2016 lebih tinggi daripada tahun ini,” kata anggota Badan Anggaran dari Fraksi Gerindra, Willgo Zainar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 30 Oktober 2015.

    Selain itu, Fraksi Partai Gerindra menyatakan adanya kelemahan pengelolaan anggaran 2015 yang menambah penduduk miskin 860 ribu orang selama enam bulan. Gerindra berharap alokasi penyertaan modal negara (PMN) dialihkan untuk dana desa. PMN juga diharapkan dapat dialihkan ke infrastruktur pangan. Fraksi Gerindra berharap pos PMN ditiadakan dalam RAPBN 2016.

    Adapun sembilan fraksi lain mendukung RAPBN 2016 untuk dilanjutkan pembahasannya di rapat paripurna. Dukungan ini disertai dengan beberapa catatan.

    Fraksi Partai Golongan Karya menyebut postur APBN 2016 kurang realistis dan belum mencerminkan politik anggaran prorakyat. Fraksi partai berlambang pohon beringin ini juga memprediksi sektor pajak penerimaan jauh dari harapan.

    Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sama-sama menolak adanya pos PMN. Namun keduanya mendukung RAPBN 2016 untuk melenggang ke rapat paripurna.

    Lima fraksi lain mempunyai titik berat yang serupa, yakni penerimaan dan PMN. Kelimanya adalah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat.

    Sedangkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera punya tambahan catatan untuk pemerintah dalam RAPBN 2016. Fraksi ini menolak adanya pengampunan pajak sebagai jalan keluar untuk menambah penerimaan negara.

    TRI ARTINING PUTRI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polusi Udara Pembunuh Diam-diam

    Perubahan iklim dan pencemaran udara menyebabkan lebih dari 12,6 juta kematian per tahun. Jumlah korban jiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya.