Minta Rp 740 M untuk Gedung Baru, DPR Sebut itu Alun-Alun Demokrasi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kemiripan gambar desain gedung baru DPR dengan gedung parlemen di Chile. TEMPO/Imam Sukamto

    Kemiripan gambar desain gedung baru DPR dengan gedung parlemen di Chile. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO , Jakarta: Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Ahmadi Noor Supit, membenarkan adanya alokasi anggaran untuk DPR sekitar Rp 740 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanaja Negara (RAPBN) 2016. Menurut dia, anggaran ini akan dialokasikan untuk pembangunan gedung dan alun-alun demokrasi.

    “Sebenarnya yang dialokasikan Rp 1,7 triliun atau Rp 2,7 triliun saya lupa. Tapi itu untuk beberapa tahun,” kata Ahmadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2015. (Baca: Diam-diam, DPR Anggarkan Lagi Rp 740 M untuk Gedung Baru)

    Ahmadi Supit mengaku Badan Anggaran hanya menyepakati karena sebelumnya ada usulan. Anggaran pembangunan gedung ini, kata dia, merupakan bentuk perhatian pemerintah sebagai eksekutif lembaga tinggi negara. (Lihat Video DPR Minta Tambah Anggaran, Untuk Apa?)

    Dia mengatakan sebelumnya gedung lemabaga tinggi negara yang sudah dibangun ada Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung. “Tahun ini mungkin giliran DPR,” katanya.

    DPR memiliki rencana menata kompeks DPR RI yang terdiri atas tujuh proyek. Pembangunan itu diperkirakan menghabiskan angagran Rp 1,6 triliun, yang akan dikerjakan secara bertahap dalam beberapa tahun kedepan.

    Awalnya, DPR mengusulkan anggaran Rp 600-700 miliar dalam RAPBN 2016 untuk pembangunan gedung baru, khusunya ruang kerja anggota DPR dan alun-alun demokrasi.

    Namun menjelang akhir pembahasan RAPBN 2016, DPR tiba-tiba mengusulkan anggaran Rp 740 miliar dan akhirnya mendapatkan alokasi tersebut.

    TRI ARTINING PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.