KPAI: Aturan Pemerintah Bisa Picu Kekerasan Anak

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah anak-anak seluruh dunia bermain game disela-sela acara Kamping Anak-anak Internasional Songdowon di Songdowon, Korea Utara (6/8). REUTERS/KCNA

    Sejumlah anak-anak seluruh dunia bermain game disela-sela acara Kamping Anak-anak Internasional Songdowon di Songdowon, Korea Utara (6/8). REUTERS/KCNA

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni'am Sholeh secara tegas menolak Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang klasifikasi permainan interaktif elektronik.

    “Aturan klasifikasi ini justru  mendorong perkembangan game yang bernuansa kekerasan,” ujar Asrorun dalam rilis yang diterima Tempo pada Kamis, 29 Oktober 2015.

    Dari rilis tersebut, KPAI dan bersama Indonesia Child Online Protection (Id-Cop)  menyatakan sikap menolak keseluruhan isi rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang klasifikasi permainan interaktif. Mereka menilai  ketentuan tersebut melegalisasi perilaku kekerasan sejak usia dini. Selain itu, peraturan ini  dapat mendorong perkembangan game bernuansa kekerasan yang berpotensi diimitasi oleh anak di dunia nyata.

    Asrorun menilai rancangan peraturan tersebut tidak memenuhi unsur yang dimaksud dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Bahkan bisa  bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan revolusi mental.

    Jika ingin mengawal dan menumbuhkan sektor ini, Asrorun mengajak pemerintah daerah  mengatur para penyelenggara game online sebagai penyedia jasa permainan anak agar menciptakan game yang memiliki perspektif perlindungan anak secara utuh. "Bukan melarang anak untuk mendapatkan haknya bermain," katanya.

    Pemerintah, ujar dia, wajib menyediakan game yang bermuatan edukatif dan berwawasan karakter baik online maupun offline. Klasifikasi dan penentuan kategori game harus terbebas dari unsur-unsur kekerasan, sadisme, rokok, minuman keras, narkoba, judi, horor, seksual dan penyimpangan seksual, dan unsur negatif lainnya. Selain itu harus disesuaikan dengan usia dan tumbuh kembang anak sebagai implementasi kewajiban pemerintah menyediakan sarana bermain bagi anak.

    DANANG FIRMANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sebab dan Pencegahan Kasus Antraks Merebak Kembali di Gunungkidul

    Kasus antraks kembali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Mengapa antraks kembali menjangkiti sapi ternak di dataran tinggi tersebut?