Menteri Yasona Akui Masih Gantung Nasib Golkar dan PPP  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkumham Yasonna Laoly menemui awak media dalam keterangan pers kepengurusan DPP Golkar di Kantor Kemenkumham, Jakarta, 10 Maret 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Menkumham Yasonna Laoly menemui awak media dalam keterangan pers kepengurusan DPP Golkar di Kantor Kemenkumham, Jakarta, 10 Maret 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengaku sudah membaca putusan kasasi dari Mahkamah Agung terkait dengan putusan konflik Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Namun Yasona belum mau memberi komentar ihwal putusan itu sebelum adanya pernyataan resmi dari Mahkamah Agung.

    "Sudah baca, tapi belum dari pernyataan resmi Mahkamah Agung," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2015. Yasonna mengatakan akan mematuhi putusan itu. Dia mengaku belum ada rencana hukum lebih lanjut ihwal putusan tersebut. "Kami lihat dulu, kalau peninjauan kembali, bukan berarti membatalkan eksekusi," katanya.

    Mahmakah Agung, pada 20 Oktober lalu, memenangkan permohonan kasasi yang diajukan PPP kubu Suryadharma Ali. Selain itu, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Golkar kubu Aburizal Bakrie. Juru bicara Mahkamah Agung mengatakan, dalam sidang yang dipimpin hakim ketua Imam Soebchi serta hakim anggota, Irfan Fachruddin dan Supandi, itu, Mahkamah menerima kasasi tersebut.

    Dalam salinan putusan PTUN pada 24 Februari lalu, hakim ketua Teguh Satya Bhakti mengabulkan gugatan sepenuhnya yang diajukan Suryadharma Ali kepada Menteri Hukum dan HAM serta Romahurmuziy. Putusan tersebut adalah membatalkan dan mewajibkan tergugat mencabut SK Menteri Hukum dan HAM pada 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PPP.

    Sedangkan, dalam putusan kasasi Golkar, hakim mengabulkan gugatan sebagian. Yakni, menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Hakim pun mewajibkan Kementerian Hukum dan HAM mencabut surat keputusan tersebut.

    HUSSEIN ABRI YUSUF


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.