Kuasa Hukum Gatot: Duit untuk Rio Bukan Suap. Tapi?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Patrice Rio Capella (kanan), mantan Sekjen Partai Nasdem, dikerubuti wartawan usai diperiksa di KPK, Jakarta, 23 Oktober 2015. Sebelumnya Rio Capella  mengundurkan diri sebagai sekjen Nasdem setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Patrice Rio Capella (kanan), mantan Sekjen Partai Nasdem, dikerubuti wartawan usai diperiksa di KPK, Jakarta, 23 Oktober 2015. Sebelumnya Rio Capella mengundurkan diri sebagai sekjen Nasdem setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho, Yanuar Wisesa, mengatakan kliennya tidak mengetahui secara teknis soal uang Rp 200 juta yang diberikan kepada bekas Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella.

    "Soal penyerahan uang dari Bu Sisca ke Pak Rio, Pak Gatot dan Bu Evy tidak tahu," kata Yanuar di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Oktober 2015.

    Menurut Yanuar, setelah Gatot dan Evy Susanti menghadiri pertemuan di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai NasDem, Jakarta, kliennya itu ditelepon perempuan bernama Fransisca Insan Rahesti atau Sisca. Anak magang di kantor advokat OC Kaligis tersebut menghubungi Evy untuk menanyakan apakah ada uang yang akan diberikan kepada Rio.

    “Setelah pertemuan itu, Bu Evy dihubungi oleh Sisca. Katanya, ada enggak untuk Pak Rio?” ujar Yanuar. Dia tak menjelaskan lebih lanjut. Menurut Yanuar, pemberian uang dari Evy, yang juga istri Gatot, bukan untuk menyuap Rio Capella. "Ya, itu cuma-cuma-lah."

    Patrice Rio Capella menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penanganan dana bantuan sosial, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal badan usaha milik daerah Sumatera Utara. Dia diduga menerima uang sebesar Rp 200 juta dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara dan Evy Susanti.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.