Keterlaluan, APBD Penanggulangan Bencana Tak sampai 1 Persen

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan mahasiswa Universitas Riau berunjuk rasa sebagai bentuk keprihatinan terhadap bencana kabut asap kebakaran lahan dan hutan, di Kota Pekanbaru, Riau, 23 Oktober 2015. Mahasiswa menuntut Presiden Jokowi bersikap tegas dalam penegakan hukum pembakaran hutan. ANTARA/FB Anggoro

    Ratusan mahasiswa Universitas Riau berunjuk rasa sebagai bentuk keprihatinan terhadap bencana kabut asap kebakaran lahan dan hutan, di Kota Pekanbaru, Riau, 23 Oktober 2015. Mahasiswa menuntut Presiden Jokowi bersikap tegas dalam penegakan hukum pembakaran hutan. ANTARA/FB Anggoro

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah daerah dinilai abai dan tidak menganggap penting penanggulangan bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Tuduhan ini dilontarkan juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho.

    Padahal, kata Sutopo, semangat otonomi daerah juga mencakup soal penanganan bencana.  "Anggaran daerah untuk bencana rata-rata hanya 0,02 persen dari APBD," ucap Sutopo di kantornya, Rabu, 28 Oktober 2015.

    Bahkan, ujar Sutopo, Kalimantan Tengah tidak memiliki dana bencana sama sekali. Seperti diketahui, Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Pulang Pisau, adalah salah satu daerah dengan titik api terbanyak.

    Idealnya, minimal anggaran untuk bencana sebesar 1 persen dari APBD. Untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan tahun ini, BNPB telah mengeluarkan dana Rp 600 miliar.

    Sutopo yakin dana akan terus bertambah. Menurut dia, mayoritas dana habis untuk menyewa pesawat dan helikopter untuk melakukan water bombing.

    Sutopo menuturkan cakupan kebakaran hutan tahun ini jauh lebih luas daripada tahun-tahun sebelumnya. Per 1 September 2015, 1,7 juta hektare lahan telah terbakar di Sumatera dan Kalimantan. "Karena kebakaran masih terjadi serta sulitnya satelit dan sensor karena tertutup asap pekat, data tersebut belum diperbaharui," katanya.

    Menurut catatan BNPB, 32 persen titik api berada di kawasan hutan di luar konsesi, 20 persen berada di lahan konsesi hutan tanaman industri, 20 persen di lahan perkebunan sawit, 23 persen di area penggunaan lain, dan 5 persen di kawasan lain.

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta perusahaan swasta ikut membantu proses pemadaman api dan penanganan korban kabut asap. Perusahaan diwajibkan ikut urunan membayar biaya sewa pesawat dan alat-alat kesehatan.

    TIKA PRIMANDARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.