Komisi Pertahanan DPR Persoalkan Perpres Perluasan Peran TNI  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komandan Kompi merapikan baret seorang prajurit saat bersiap untuk bertugas dalam misi Satgas Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 22 Oktober 2015. 1000 Prajurit TNI gabungan akan bertugas selama 1,5 bulan sampai 2 bulan kedepan atau disesuaikan dengan perkembangan situasi dilapangan di Sumatera Selatan. TEMPO/Subekti

    Komandan Kompi merapikan baret seorang prajurit saat bersiap untuk bertugas dalam misi Satgas Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 22 Oktober 2015. 1000 Prajurit TNI gabungan akan bertugas selama 1,5 bulan sampai 2 bulan kedepan atau disesuaikan dengan perkembangan situasi dilapangan di Sumatera Selatan. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Mahfuz Sidiq mempertanyakan Rancangan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi TNI yang sedang digodok pemerintah.

    Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera ini, pemerintah mesti menjelaskan arti penjaga keamanan yang menjadi tambahan fungsi TNI selain pertahanan negara. Musababnya, fungsi keamanan masih identik di bawah bidang Kepolisian Republik Indonesia. "Apa ini masuk ke keamanan ketertiban nasional, penegakan hukum, atau keamanan dalam makna lain?" katanya di Kompleks Parlemen, Rabu, 28 Oktober 2015. "Saya belum baca draf perpres ini dan belum bisa memastikan apa ada arti baru dari keamanan."

    Persoalan lain, dia meneruskan, kedudukan perpres di bawah undang-undang. Jika nanti peraturan itu sudah berlaku, substansinya tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan.

    Anggota Komisi Pertahanan dari PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, mengungkapkan, dalam perpres itu, ada beberapa pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal 5 Perpres, menurut purnawirawan mayor jenderal ini, berbunyi: “TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara.” "Pada Pasal 5 Undang-Undang TNI, fungsi TNI hanya pertahanan dan berdasarkan kebijakan politik negara," ujarnya.

    Perubahan fungsi itu juga dinilainya berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Merujuk Pasal 10, TNI adalah alat pertahanan negara. Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian juga ditabrak karena disebutkan bahwa fungsi polisi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban. "Pemerintah harus kaji ulang isi perpres itu," tuturnya.

    Hasanuddin menyarankan, kalau mau mengubah fungsi TNI, lebih baik undang-undang direvisi, diamendemen, atau membuat undang-undang baru.

    Wakil Ketua Komisi Pertahanan Asril Hamzah Tanjung pun menyatakan bakal menolak perpres tersebut. Menurut dia, empat pasal dalam perpres itu seperti mengembalikan peran TNI ke masa Orde Baru. "Indonesia sudah sejauh ini dan tidak bisa kembali ke masa lama," ucap politikus Gerakan Indonesia Raya itu. Komisi Pertahanan pun akan memanggil pemerintah, baik dari Kementerian Pertahanan maupun TNI, jika muncul perpres yang isinya sama dengan rancangan yang sekarang beredar.

    HUSSEIN ABRI YUSUF


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.