Menteri Lukman: Belajar Agama Perlu yang Radikal  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • lukman hakim

    lukman hakim

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan belajar agama memang harus radikal. Hal itu berlaku untuk semua agama. Namun radikal harus dipahami dengan perspektif agama yang toleran.

    "Pemeluk agama harus radikal, yaitu keyakinan yang mengakar," kata Lukman dalam dialog “Pencegahan Paham Radikal Terorisme dan ISIS” bertema “Peran Generasi Muda dalam Pencegahan Terorisme”, Rabu, 28 Oktober 2015.

    Dalam acara tersebut, dia berusaha mengajak kaum muda untuk memahami radikalisme dalam agama. Semua agama mengajarkan kebaikan, bukan sebaliknya.

    Radikal dalam konteks agama tidak harus diperangi. Namun para pemeluk agama harus memahami betul makna radikal dalam perspektif agama. Yang harus diperangi adalah efek negatif dari ekstremisme yang memaksa kehendak. Radikalisme dalam konteks agama adalah pemahaman terhadap agama itu secara mengakar.

    Ada beberapa faktor jika ada orang melakukan tindakan ekstrem yang mengarah pada terorisme. Antara lain, orang itu diperlakukan tidak adil sehingga berbuat sesuatu dengan kekerasan. Caranya dengan jalan pintas dan bisa tercapai tujuannya. Ketidakadilan muncul dalam ranah lingkungan, sosial, politik, hukum, dan lain-lain.

    Faktor lain, kata Menteri Lukman, adalah pemahaman agama yang sangat sempit. Agama tidak boleh dijadikan landasan untuk tindakan ekstrem dan teror. "Kalau jihad sering jadi dasar aksi teror, jihad tidak harus dengan perang fisik," kata Lukman.

    Menurut Lukman, banyak paham agama yang tidak benar dijadikan dasar untuk tindak kekerasan. Paham yang mengundang kekerasan dan teror inilah yang perlu diperangi.

    Dialog ini diikuti seribu pemuda dari semua provinsi di Indonesia. Juga ada perwakilan mahasiswa dari 106 perguruan tinggi swasta dan empat perguruan tinggi negeri di Yogyakarta.

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Saud Usman Nasution mengatakan pihaknya sengaja menggandeng Kementerian Agama karena banyak berurusan dengan masalah agama di Indonesia. Sebab, paham agama sering digunakan sebagai landasan tindak kekerasan dan teror. "Kementerian Agama diharapkan bisa meluruskan paham agama yang tidak benar," ujarnya.

    MUH SYAIFULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.