Begini Menteri Khofifah Memaknai Program Dana Desa  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri peluncuran kapsul waktu sekaligus pemberian bantuan serta peninjauan gudang Bulog di Bengkulu, 12 Oktober 2015. TEMPO/Ester

    Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri peluncuran kapsul waktu sekaligus pemberian bantuan serta peninjauan gudang Bulog di Bengkulu, 12 Oktober 2015. TEMPO/Ester

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa angkat bicara soal dana desa. Ia mengatakan telah bekerja sama dengan 14 perguruan tinggi untuk menerapkan program dana desa.

    “Kementerian Sosial bukan berperan, tapi kami coba memaknai. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Presiden menyiapkan 2.000 desa mandiri. Menteri-menteri diminta menyiapkan perencanaan. Kami siap seratus desa. Kami kerja sama dengan 14 perguruan tinggi,” ucapnya kepada Tempo di kantornya  Selasa, 27 Oktober 2015.

    Untuk itu, Khofifah meminta masing-masing perguruan tinggi yang melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) mendata sarana prasarana di desa yang ditempati mahasiswanya untuk KKN. Misalnya, ketersediaan sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK) dan potensi kegiatan ekonomi di daerah tersebut.

    “Apakah ada MCK. Kalau belum, disiapkan dengan program sarana lingkungan. Oh, di sini potensial untuk usaha ekonomi produktif, misal, satu kelompok sepuluh orang, kami beri modal Rp 20 juta indeksnya,” ujar Khofifah.

    Menurut Khofifah, indeks pada masing-masing program ditentukan sesuai dengan kebutuhan yang diajukan pihak kampus yang sedang mengirim mahasiswanya untuk KKN. Ia berkoordinasi dengan kampus karena kampuslah yang akan mengirim mahasiswa secara berkelanjutan. “Satu desa itu bisa didatangi mahasiswa KKN tiga-enam kali, misalnya kampus UGM.”

    Program ini, tutur dia, baru berjalan dan harus ada monitoring terlebih dulu untuk menentukan tingkat keberhasilannya. Khofifah mengaku terlibat langsung dalam program tersebut. “Jadi yang saya datangi ada yang di Atambua, Nusa Tenggara Timur. Saya meletakkan batu pertama bikin MCK umum. Terus ada pembangunan rumah tidak layak huni. Seperti itu.”

    DANANG FIRMANTO
     



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.