8 Fraksi DPR Sepakat Bentuk Pansus Asap  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kabut asap tipis menyelimuti salah satu sudut kota Jakarta, 26 Oktober 2015. ANTARA/Prasetyo Utomo

    Kabut asap tipis menyelimuti salah satu sudut kota Jakarta, 26 Oktober 2015. ANTARA/Prasetyo Utomo

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengatakan delapan fraksi telah mengambil keputusan untuk membentuk panitia khusus (pansus) terkait dengan bencana asap yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

    "Delapan fraksi sudah setuju, tinggal NasDem dan Hanura yang masih belum mengambil keputusan," kata Edhy di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2015.

    Edhy  mengatakan fraksi-fraksi itu, antara lain, PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, PPP, dan PKB.

    Edhy mengungkapkan tujuan pansus ialah mendorong pemerintah dapat menyelesaikan kasus asap dan bukan mencari perusahaan nakal. "Masalah asap ini sudah berlarut-larut, Presiden Jokowi katanya sudah pulang," ujarnya.

    Dia menyatakan, pansus itu tidak berniat menjegal upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan pemerintah.

    Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung adanya pembentukan pansus asap karena penanganan asap sudah terlambat dan tidak serius.

    Dia menilai pansus asap bisa terwujud karena pada kenyataannya, musibah itu menjadi masalah serius dan sudah menyangkut masalah ekonomi, kesehatan, transportasi, pendidikan, dan lain-lain.

    "Saya kira pansus asap adalah aspirasi. Harus ada inisiasi minimal 25 orang plus dua fraksi," katanya.

    Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mengatakan pansus dibentuk agar menghasilkan regulasi pencegahan kebakaran hutan.

    Menurut dia, aturan yang ada dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih terdapat celah terjadinya pembakaran hutan.

    "Karenanya, kita bantu pemerintah supaya ke depan tak terulang lagi," ujarnya.

    Dia berharap pansus itu dapat dibentuk pada Rabu, 28 Oktober 2015 sehingga hasil tersebut dapat dibawa pada penutupan paripurna masa sidang yang digelar pada Jumat, 30 Oktober.

    ANTARA

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.