TEMPO.CO, Bandung - Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, pemerintah membuka kesempatan bagi atlet berprestasi untuk berkarir sebagai Pegawai Negeri Sipil. “Ini kita perkuat dengan memberikan jabatan fungsional pelatih olahraga dan jabatan funsional asisten pelatih olahraga, gunanya agar mereka bisa terus berprestasi dan bisa naik pangkat terus,” kata dia di Bandung, Selasa, 27 Oktober 2015.
Bima mengatakan, tahun lalu Kementerian Pemuda dan Olahraga membuka peluang bagi bekas atlet berprestasi nasional dan internasional masuk dalam formasi khusus PNS tanpa seleksi. “Khusus untuk pelatih dan asisten pelatih olahraga,” kata dia. Sejumlah atlet berprestasi sudah mendaftarkan diri menjadi PNS lewat formasi khusus tersebut.
Menurut Bima, jejang kepangkatan itu sengaja dibuat karena khawatir karirnya terbengkalai setelah menjadi PNS. “Kalau pangkatnya terbengkalai kasihan juga, nanti mereka bisa menajdi pelatih olahraga muda, pertama, madya, dan utama. Bisa terus melatih sampai mereka pensiun, jadi tidak ada batasan dalam jabatan itu untuk menjadi pelatih,” kata dia.
Bima mengatakan, pemerintah sengaja membuka peluang bagi berkarir sebagai PNS sebagai pelatih olahraga untuk menepis tudingan pembinaan olahraga dilepaskan pemerintah pada pihak swasta. “Itu tidak benar, pemerintah selama ini mendukung olahraga, dan kita ingin lebih mendukung lagi,” kata dia.
Menurut Bima, tidak semua atlet punya kompetensi melatih kendati berprestasi. Kementerian Pemuda dan Olahraga, klaimnya, tengah menyusun modul kurikulum dan kompetensi pelatih untuk semua cabang olahraga. “Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama bisa segera dilaksanakan,” kata dia.
Dia mengaku, belum tahu jika Formasi Khusus serupa bakal dibuka bagi atlet untuk menjadi PNS tanpa tes untuk tahun ini. “Sementara ini dibuka masih untuk mantan atlet, kita belum tahu apkaah yang lewat jalur umum ini bisa jadi pelatih?” kata Bima.
Bima mengatakan, tidak menutup kemungkinan posisi pelatih dan asisten pelatih olahraga juga bakal dibuka untuk pendaftar umum. Dia beralasan, ada sejumlah perguruan tinggi yang memiliki fakultas olahraga yang kesulitan bekerja. “Sebagai pelatih di sawsta gak laku, kita juga membuka peluang mereka untuk bisa mengembangkan ilmunya untuk membangun olahraga di Indonesia,” kata dia.
Hari ini, Bima resmi meresmikan penunjukan pemerintah Jawa Barat menjadi perwakilan Indonesia untuk mengikuti ajang The 1st Asean Civil Service Games (ACSG) 2015 yang akan digelar tanggal 15-20 November 2015 di Malaysia. Ajang pertandingan olahraga khusus pegawai pemerintah itu akan diikuti sepuluh negara peserta yakni Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, serta Vietnam.
ACSG menjadi kompetisi olahgara pertama yang digelar pegawai pemerintah negara-negara Asean. “Kenapa Jawa Barat, karena Jawa Barat menajdi juara umum pekan olahraga Korpri, sehingga ditunjuk menjadi wakil Indonesia di ajang ASCG itu. Tapi atletnya tidak hanya dari Jawa Barat,” kata Bima.
Lima cabang olahraga dipertandingkan, di antaranya futsal, bulu tangkis, tenis meja, bowlling, serta golf. Bima menjanjikan kenaikan pangkat bagi PNS yang meraih medali emas dalam ajang itu. “Kalau mereka masih fungsional umum, bisa diangkat dalam jabatan fungsional teretentu yakni pelatih dan asisten pelatih olahraga. Itu jabatan baru,” kata Bima.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat M Solihin yang didapuk menjadi wakil ketua kontingen, mengatakan, sejumlah mantan atlet olahraga menjadi wakil Indonesia. Dia mencontohkan, beberapa mantan Pemain Persib Bandung yang tercatat sebagai PNS di Jawa Barat akan memperkuat tim futsal untuk mengikuti ajang tersebut. “Ke depan akan sangat terbuka bagi atlet yang punya perstasi dan ingin mengambangkan profesinya di lingkungan PNS,” kata dia di Bandugn, Selasa, 27 Oktober 2015.
Selain itu, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tengah mendata ulang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia secara elektronik. “Sekarang ini yang reject, yang daftar tapi ditolak karena nomernya tidak ada itu sudah 1.500-an (orang), mudah-mudahan ini kesalahan teknis. Saya berharap ini kesalahan teknis. Ini akan kita evaluasi setelah proses pendataan ulang ini selesai,” kata Bima.
BKN saat ini meminta semua PNS di Indonesia saat ini diminta mengisi ulang kembali datanya lewat program E-PUPNS (Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik) dengan batas waktu diberikan hingga akhir tahun ini. Dia berharap, pengguna ijazah palsu juga bisa disisir. “Barangkali ijazah palsu juga bisa terdeteksi di sini. Kita tidak akan punya lagi masalah ijazah palsu karena datanya sudah terbuka. Kalau sekarang S1 dari mana itu gak tahu, S2 dari mana juga gak tahu,” kata Bima.
Menurut Bima, hingga saat ini baru sekitar 4,2 juta PNS yang mendaftar ulang secara elektronik. Prosentasenya baru sekitar 92 persen dari seluruh PNS di Indonesia yang jumlahnya menembus 4,5 juta orang. “Tapi belum semua yang mendaftarkan datanya lengkap, mereka registrasi dulu,” kata dia.
AHMAD FIKRI
