TEMPO.CO, Yogyakarta - Sekitar seribu buruh di Yogyakarta akan menggelar aksi turun ke jalan menolak kebijakan upah murah bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda Rabu, 28 Oktober 2015.
Aktivis Aliansi Buruh Yogyakarta, Kirnadi, menuturkan aksi turun ke jalan itu akan dimulai dari titik kumpul dari Abu Bakar Ali lalu ke Malioboro dan memusat di kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di Kepatihan.
"Aksi turun ke jalan ini sebagai aksi lanjutan dari surat resmi yang kami kirimkan kepada gubernur kemarin, agar tidak ada lagi upah murah bagi buruh," ujar Kirnadi, Selasa, 27 Oktober 2015.
Massa buruh yang terlibat berasal dari berbagai sektor industri di Yogyakarta. Kirnadi menuturkan aksi turun ke jalan sebagai sikap buruh menolak upah murah baik yang dihitung Dewan Pengupahan melalui survei kebutuhan hidup layak (KHL) juga penerapan formula perhitungan upah baru oleh pemerintah pusat. "Hasilnya sama saja, upah tetap murah dihitung dengan survei atau tidak," ujar Kirnadi.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Yogyakarta Santoso belum memutuskan apakah organisasinya akan bergabung dengan massa buruh lain yang akan menggelar aksi turun ke jalan menolak upah murah.
"Meskipun kami kecewa sekali hasil survei KHL kota kemarin hanya mentok di angka Rp 1,4 juta, itu terlalu jauh dari upah minimum harapan kami," ujar Santoso. Upah minimum kota Yogyakarta saat ini Rp 1,3 juta, tertinggi dibanding kabupaten lain di DIY.
Santoso menuturkan, karena survei KHL belum disampaikan pada gubernur, pihaknya masih berusaha menego ulang dengan Dewan Pengupahan terutama pemerintah kota.
Pada Kamis, 29 Oktober 2015, perwakilan SPSI Kota Yogyakarta yang mewakili 8.000 buruh itu rencananya akan bertemu Wali Kota Yogyakarta untuk merembuk hasil survei KHL. "Kami berusaha bisa di angka minimal Rp 1,6 juta, itu yang realistis dengan fluktuasi harga kebutuhan pokok," ujar Santoso.
PRIBADI WICAKSONO
