Ketua MPR: Kereta Cepat Tak Sesuai Pancasila

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR, Zulkifli Hasan. TEMPO/Wahyurizal Hermanuaji

    Ketua MPR, Zulkifli Hasan. TEMPO/Wahyurizal Hermanuaji

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengatakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Menurut dia, pembangunan itu tidak memberi rasa adil untuk masyarakat.

    "Mana yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Masih banyak yang lebih membutuhkan dibanding Jakarta-Bandung," kata dia dalam sambutannya dalam acara Seminar Nasional dan Bedah Buku Mental Pancasila sebagai Ekspresi Semangat Sumpah Pemuda, di Jakarta Convention Center, Selasa, 27 Oktober 2015.

    Presiden Jokowi memilih membangun kereta cepat dengan rute Jakarta-Bandung. Pembangunan proyek yang menghabiskan biaya Rp 70 triliun itu akan bekerja sama dengan Cina. Rencananya, proyek kereta cepat akan dimulai pada awal 2016 dan rampung pada akhir 2018.

    Menurut Zulkifli, saat ini kesadaran mengenai nilai Pancasila telah banyak berkurang. Permasalahan kereta cepat merupakan salah satu gambarannya. Selain itu, penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia tidak sesuai dengan Pancasila. Dia mengatakan sumber daya alam Indonesia saat ini sebagian besar dikuasai orang berduit.

    Hal itu, menurut Zulkifli, terjadi karena perilaku masyarakat dan kurangnya perhatian dari pemerintah. Menurut dia, banyak elemen pemerintah tak sadar mengenai pentingnya menanamkan semangat Pancasila. “Buktinya, tidak ada itu anggaran untuk memperkuat Pancasila di daerah,” tuturnya.

    MAWARDAH NUR HANIFIYANI

    Baca juga:
    Deal Microsoft : Kenapa Jokowi Bisa Ulang Kesalahan SBY?
    Wawancara Jokowi: Terungkap, Ini Pukulan Terberat Presiden


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.