Polemik PPP, Romahurmuziy Cegat Menteri Laoly di DPR

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pendukung Ketum PPP Djan Faridz, berhadap-hadapan dengan anggota kepolisian, dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Kemenkumham, Jakarta, 30 Maret 2015. Kubu Djan Faridz ini terlibat konflik internal partai dengan kubu ketua umum PPP versi munas Surabaya Romahurmuziy. TEMPO/Imam Sukamto

    Pendukung Ketum PPP Djan Faridz, berhadap-hadapan dengan anggota kepolisian, dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Kemenkumham, Jakarta, 30 Maret 2015. Kubu Djan Faridz ini terlibat konflik internal partai dengan kubu ketua umum PPP versi munas Surabaya Romahurmuziy. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Surabaya, Romahurmuziy, bertemu dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly di Gedung Nusantara II Kompleks DPR, Senayan, Jakarta. "Saya ingin mempertanyakan putusan kasasi Mahkamah Agung, apakah Pak Menteri sudah menerimanya," kata dia kepada Tempo, Senin, 26 Oktober 2015.

    Romy, sapaan Romahurmuziy, tampak sempat menunggu Menteri Yasonna selama beberapa saat di dekat eskalator Gedung Nusantara II. Begitu melihat Yasonna turun dari kendaraannya, Romy langsung menghampiri menteri yang hari ini mengenakan kemeja batik lengan panjang itu.

    Romy dan Yasonna pun tampak berbincang serius selama menapaki eskalator lantai satu menuju ruang pimpinan Komisi II DPR di lantai dua. "Saya belum dapat salinan putusan kasasi, jadi tidak bisa berkomentar," kata Yasonna sebelum masuk ke ruangan.
    Yasonna hari ini datang ke DPR untuk menghadiri rapat kerja dengan Komisi III guna membahas rancangan KUHP.

    Sebelumnya, pada 20 Oktober lalu, Mahmakah Agung memenangkan permohonan kasasi yang diajukan kepengurusan PPP kubu Suryadharma Ali. Suhardi, juru bicara Mahkamah Agung, mengatakan sidang yang dipimpin hakim ketua Imam Soebchi serta hakim anggota, Irfan Fachruddin dan Supandi, ini membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. “Memperkuat putusan pengadilan pertama, yakni di PTUN,” kata dia, Rabu pekan lalu. "Putusan kasasi akan kami berikan pekan depan.”

    Dalam salinan putusan PTUN, 24 Februari lalu, hakim ketua Teguh Satya Bhakti mengabulkan gugatan sepenuhnya yang diajukan Suryadharma. Dalam putusannya, majelis membatalkan dan mewajibkan pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 tertanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PPP.

    HUSSEIN ABRI YUSUF


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polusi Udara Pembunuh Diam-diam

    Perubahan iklim dan pencemaran udara menyebabkan lebih dari 12,6 juta kematian per tahun. Jumlah korban jiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya.