TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Eka W. Soegiri mengatakan sudah tak ada lagi izin baru untuk pengolahan lahan gambut bagi perusahaan pengelola perkebunan. “Izin sebelumnya hanya untuk moratorium, untuk konsesi sudah tak akan ada izin baru,” kata Eka saat dihubungi Tempo, Minggu, 25 Oktober 2015.
Eka menjelaskan bahwa izin lahan gambut sudah ada moratoriumnya sejak 2011 yang terus berlanjut ke tiga tahun berikutnya, hingga akhirnya dibentuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut yang menutup izin pengolahan gambut. “Inpres ini akan berlaku untuk dua tahun dan selanjutnya pun akan terus dievaluasi lagi.”
Eka mengatakan pemberian izin harus ada cantolan hukumnya. Kawasan yang bisa diberi konsesi hanyalah hutan produksi yang dapat dikonversi, itupun setelah melalui pemeriksaan tim terpadu. “Sedangkan untuk hutan alam primer yang termasuk gambut itu, tak ada izin lagi.”
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan empat langkah terkait dengan penertiban perizinan di lahan gambut yang rawan kebakaran lahan dan menimbulkan bencana kabut asap.
Pertama adalah memastikan berjalannya one map policy. Kedua, tidak menerbitkan izin baru pemanfaatan lahan gambut. Ketiga, restorasi besar-besaran lahan gambut. Keempat, mengkaji ulang atas izin-izin lama di lahan gambut.
Kebijakan satu peta akan berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi Perekonomian dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Peta tunggal tersebut harus dijadikan dasar perencanaan pembangunan nasional serta pemberian izin bagi badan usaha milik negara dan swasta yang ingin berinvestasi di Tanah Air.
YOHANES PASKALIS
