Setahun Jokowi, Uji Kompetensi Guru Dinilai Hanya Proyek  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mendikbud Mohammad Nuh saat melakukan inspeksi mendadak pelaksanaan uji kompetensi guru di SMP 19, Jakarta, (30/07). Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, pelaksanaan uji kompetensi guru dilakukan untuk pemetaan kompetensi dan sebagai dasar kegiatan pengembangankeprofesian berkelanjutan para guru. TEMPO/Dasril Roszandi

    Mendikbud Mohammad Nuh saat melakukan inspeksi mendadak pelaksanaan uji kompetensi guru di SMP 19, Jakarta, (30/07). Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, pelaksanaan uji kompetensi guru dilakukan untuk pemetaan kompetensi dan sebagai dasar kegiatan pengembangankeprofesian berkelanjutan para guru. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pertimbangan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Donny Koesoema, merekomendasikan agar ujian kompetensi guru (UKG) dipisahkan dengan faktor kesejahteraan guru.

    “Ketika dihubungkan dengan kesejahteraan maka itu bisa dilihat sebagai bentuk manipulasi dan guru hanya berusaha lolos saja tetapi tidak meningkatkan kualitas,” kata Donny, setelah diskusi evaluasi satu tahun pemerintah Joko Widodo bidang pendidikan, di kantor LBH Jakarta, Ahad, 25 Oktober 2015.

    Menurutnya, UKG dilakukan untuk pemetaan kemampuan guru. Akan tetapi, saat ini, menurutnya UKG dinilai mengancam kesejahteraan guru dengan konsekuensi sertifikasi. ”Saat ini yang terjadi jika UKG di bawah 5,5, guru tidak mendapatkan sertifikasi,” kata dia.

    Ia berpendapat bahwa ujian kompetensi guru yang dilakukan setiap tahun tidak ada gunanya dan hanya menghabiskan anggaran. Menurutnya, hasil UKG ini dapat dijadikan pemerintah untuk mengambil kebijakan.

    “Ketika hasil UKG keluar, itu sudah bisa menjadi action plan pemerintah. Tapi itu tidak dilakukan, hasilnya guru kita seperti ini. Akan gaduh,” katanya.

    Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti menganggap kebijakan UKG ini sekadar proyek kementerian. “Ini seperti proyek, buat guru susah, tetapi buat penguasa tidak,” katanya. Ia mengatakan bahwa UKG tidak dapat mengukur secara tepat kapasitas guru.

    Ia mengatakan melalui UKG, guru hanya diuji tanpa pernah ada solusi guru untuk mengatasi hasil tersebut. Selain itu, ia menyarankan agar UKG diserahkan langsung kepada kepala sekolah dan peserta didik. “Yang tahu kemampuan guru itu sekolah, kepala sekolah dan muridnya,” katanya.

    ARKHELAUS WISNU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arab Saudi Buka Bioskop dan Perempuan Boleh Pergi Tanpa Mahram

    Berbagai perubahan besar yang terjadi di Arab Saudi mulai dari dibukanya bioskop hingga perempuan dapat bepergian ke luar kerajaan tanpa mahramnya.