Bencana Kabut Asap, Serikat Guru Minta UN Diundur  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pelajar memadati perahu kayu saat berangkat ke sekolah di Sungai Musi yang berselimut kabut asap di Palembang, Sumatera Selatan, 10 September 2015. Kabut asap membuat transportasi perahu-perahu kecil hingga kapal jukung pengangkut barang di Sungai Musi terganggu jarak pandangnya. REUTERS/Beawiharta

    Pelajar memadati perahu kayu saat berangkat ke sekolah di Sungai Musi yang berselimut kabut asap di Palembang, Sumatera Selatan, 10 September 2015. Kabut asap membuat transportasi perahu-perahu kecil hingga kapal jukung pengangkut barang di Sungai Musi terganggu jarak pandangnya. REUTERS/Beawiharta

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mendesak pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan menunda pelaksanaan ujian nasional 2016. “Bencana asap sudah berlangsung dua bulan, bahkan meluas, dari sisi pembelajaran dua bulan berarti sudah ketinggalan jauh,” kata Retno, setelah diskusi evaluasi satu tahu pemerintah Joko Widodo bidang pendidikan, di kantor LBH Jakarta, Ahad, 25 Oktober 2015.

    Sebelumnya, kata Retno, Kemendikbud telah mengeluarkan jadwal UN 2016 pada Februari 2016. Retno mengatakan dengan waktu yang ada, siswa tidak akan mampu mengejar ketertinggalan. “Banyak yang tidak mau dievakuasi pun karena takut tidak lulus ujian dan tidak naik kelas.”

    Ia mengilustrasikan seandainya ujian pada Februari, persiapan yang ada hanya dua bulan dengan bencana terburuk baru dapat diselesaikan dua bulan ke depan. “Waktu dua bulan, untuk pelajaran tertentu tidak cukup untuk dilakukan persiapan, kalau mau les privat pun tidak semua mampu,” katanya.

    Sambil memperkirakan bencana yang terburuk, Retno berharap pemerintah memundurkan jadwal UN. “Ruginya apa sih, ujian sekolah bisa duluan. UN juga sudah tidak menentukan kelulusan,” katanya.

    Menurutnya, pengunduran jadwal UN tersebut juga menunjukkan pemerintah berempati pada korban bencana asap. “Sebagai pengambil kebijakan harusnya sudah bisa mengambil antisipasi,” ujarnya. FSGI, kata dia, menyarankan UN dapat dilaksanakan pada awal Mei.

    Selain itu, Retno meminta agar pemerintah menghentikan ancaman tidak mencairkan tunjangan sertifikasi di daerah bencana yang tidak melakukan kegiatan belajar-mengajar. Di Jambi, katanya, guru diminta melampirkan tugas dan agenda selama belajar di rumah. “Kalau tidak membuat, tunjangan sertifikasi tidak akan dicairkan,” katanya.

    ARKHELAUS WISNU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    WhatsApp Pay akan Meluncurkan E - Payment, Susul GoPay dan Ovo

    WhatsApp akan meluncurkan e-payment akhir tahun 2019 di India. Berikutnya, WhatsApp Pay akan melebarkan layanannya ke Indonesia.