AJI Tagih Janji Jokowi-JK dalam Penegakan HAM  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Jokowi-JK. (Ilustrasi: Majalah Tempo)

    Ilustrasi Jokowi-JK. (Ilustrasi: Majalah Tempo)

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Suwarjono mendesak Presiden Joko Widodo memenuhi amanah atas janji-janji kampanye mereka terkait dengan penegakan hak asasi manusia.

    “Kami juga mendesak Presiden mengusut polisi-polisi atau aparat negara lain yang terang-terangan melawan konstitusi dengan mengekang kemerdekaan serta hak asasi warga negara,” kata Suwarjono dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Sabtu, 24 Oktober 2015

    AJI melihat penangkapan Tom Iljas, seorang eksil yang hendak ziarah kubur orang tuanya di Pesisir Selatan, Sumatera Barat; pelarangan penerbitan Lentera, majalah mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana; hingga intimidasi terhadap panitia acara Ubud Writers and Readers Festival di Bali agar mengganti sejumlah acara bertopik soal kasus 1965, sebagai suatu bentuk pengekangan hak asasi manusia.

    “Polisi secara terang-terangan telah menyabotase janji-janji Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia,” ujarnya.

    AJI menyatakan aparat pemerintah, khususnya polisi, hendak memutar balik zaman ke masa Orde Baru dengan melakukan pengekangan-pengekangan terhadap hak asasi manusia untuk berpendapat dan berekspresi. Untuk itu, AJI juga mengajak setiap warga negara Indonesia menghormati hak asasi manusia, mengutamakan dialog dan solusi damai, serta restoratif untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.

    “Kami percaya, tak ada rekonsiliasi tanpa ada pengungkapan kebenaran. Diskusi, seminar, penerbitan buku, serta pemutaran film adalah bagian dari upaya pengungkapan kebenaran itu,” tutur Suwarjono.

    LARISSA HUDA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arab Saudi Buka Bioskop dan Perempuan Boleh Pergi Tanpa Mahram

    Berbagai perubahan besar yang terjadi di Arab Saudi mulai dari dibukanya bioskop hingga perempuan dapat bepergian ke luar kerajaan tanpa mahramnya.