DPR Curigai LSM Asing Terlibat Pembakaran Hutan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan lahan gambut yang terbakar di Rimbo Panjang, Kampar, Riau, 5 September 2015. Pemerintah propinsi Riau terus berupaya memadamkan lahan dan hutan yang terbakar baik pemadaman udara maupun darat, agar kabut asap tidak terus meluas. ANTARA FOTO

    Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan lahan gambut yang terbakar di Rimbo Panjang, Kampar, Riau, 5 September 2015. Pemerintah propinsi Riau terus berupaya memadamkan lahan dan hutan yang terbakar baik pemadaman udara maupun darat, agar kabut asap tidak terus meluas. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Firman Soebagyo menengarai ada lembaga asing di balik pembakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. "Informasi dari aparat yang menangani kebakaran sudah mengindikasikan ada LSM yang disinyalir memprovokasi pembakaran hutan," kata Firman di Gedung Nusantara III, DPR, Jumat, 23 Oktober 2015.

    Politikus Partai Golkar ini tak mau menyebutkan nama lembaga asing itu dan berasal dari negara mana. Dia menjelaskan bahwa kebakaran hutan kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. "Sekarang ini terjadi secara masif dan sistemik," ujar Firman, yang membidangi masalah pertanian, pangan, maritim dan kehutanan itu.

    Pembakaran secara masif dan sistemik itulah yang menjadi dasar Firman meyakini ada provokasi LSM asing. Menurut Firman, kebakaran hutan berkaitan dengan persaingan ekonomi global. LSM asing, kata dia, menjadi kaki-tangan ekonomi global di Indonesia. "Saya sejak awal curiga dengan LSM asing. Mereka kaki-tangan ekonomi global," tutur Firman.

    Kegiatan LSM asing, Firman melanjutkan, telah disetir kekuatan pasar internasional. Dengan demikian, banyak dari perjanjian antara pemerintah dan pihak asing seolah-olah menyandera pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta membelenggu Indonesia dalam kancah perekonomian global.

    Firman mencontohkan, perjanjian antara pemerintah dan Norwegia, Indonesian Palm Oil Pledge dan Framework Convention on Tobacco Control. Di sinilah, kata dia, bagaimana konspirasi global itu berkaitan dengan kebakaran hutan.

    Firman mengatakan CPO (Crude Palm Oil) merupakan hasil ekspor terbesar negara setelah minyak dan gas bumi. Lalu kebakaran lahan dan hutan kali ini banyak terjadi di area perkebunan sawit penghasil CPO tersebut. "Kalau pos APBN dimatikan secara sistemik, kita akan bergantung pada utang luar negeri," ucapnya.

    MAWARDAH NUR HANIFIYANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.