Hanura Resmi Pecat Dewie Yasin Limpo  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dewie Yasin Limpo di dalam mobil tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Kamis dini hari, 22 Oktober 2015. Dewie dijerat sebagai penerima sehingga dianggap melanggar Pasal 12 a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Dewie Yasin Limpo di dalam mobil tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Kamis dini hari, 22 Oktober 2015. Dewie dijerat sebagai penerima sehingga dianggap melanggar Pasal 12 a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura memberhentikan Dewie Yasin Limpo dari status keanggotaan partai dan jabatannya di Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan itu diambil sejak Dewie ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    "Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, DPP Hanura memberhentikan Dewie Yasin Limpo dari keanggotaan partai dan jabatan kepengurusan DPP," ujar Ketua Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon, Jumat, 23 Oktober 2015.

    Dewie tertangkap tangan oleh KPK bersama tujuh rekannya saat berada di Bandara Soekarno-Hatta. Anggota Komisi Energi DPR itu diduga menerima suap terkait dengan proyek pengembangan pembangkit listrik mikrohidro di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua.

    Nurdin menjelaskan, Partai Hanura menyesalkan tindakan Dewie lantaran telah mencoreng nama baik dan menodai misi fraksi ataupun Partai Hanura. "Hanura tak akan memberikan bantuan hukum lantaran perbuatan Dewie bersifat individual," katanya.

    Dengan pemberhentian itu, kursi yang ditinggalkan Dewie akan dialihkan kepada Mukhtar Tompo, kader Hanura peraih suara terbanyak kedua di daerah pemilihan Sulawesi Selatan I. "Surat administrasi masih kami urus," kata Nurdin.

    RIKY FERDIANTO

    Baca juga:
    Skandal Suap: Terkuak, Ini Cara Dewie Limpo Bujuk Menteri
    Dewie Limpo Terjerat Suap: Inilah 7 Fakta Mencengangkan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.