TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan tiga rencana dalam mengevakuasi masyarakat yang terkena dampak asap. Tiga rencana itu juga merupakan perintah Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang dilakukan di kantor Presiden.
"Kami akan evaluasi langkah apa yang akan dilakukan," kata Luhut di kantor Presiden, Jumat, 23 Oktober 2015. "Besok akan kami mulai lakukan peninjauan."
Luhut mengatakan langkah pertama adalah evakuasi dilakukan di wilayah yang masih terkena dampak kabut asap itu. Nantinya masyarakat, khususnya anak-anak dan balita, akan diungsikan ke kantor khusus dengan fasilitas penetral udara dan perlengkapan lainnya. "Menteri Sosial punya fasilitasnya, tinggal diperbaiki," ujarnya.
Apabila langkah ini tak cukup ampuh dilakukan, kata Luhut, pemerintah kemudian membuat plan kedua. Rencana kedua ini adalah memindahkan masyarakat ke kota yang masih satu provinsi dengan tingkat kabut asap minim. "Jadi, misalnya di Kalimantan, itu kota mana yang tak terkena dampak asap. Warga Banjarmasin, misalnya, maka akan dipindahkan ke kota lain."
Upaya terakhir adalah dengan menempatkan masyarakati di kapal perang TNI Angkatan Laut dan kapal angkutan milik PT Pelni. Luhut mengatakan seluruh masyarakat akan didata setiap keluarga. Pendataan melibatkan perangkat pemerintah daerah terkait. Untuk kemudian nantinya akan ditampung di kapal perang TNI AL dan Pelni. Fokus utamanya, kata dia, tetap anak-anak. "Jadi tidak ada evakuasi massal, kami utamakan bayi dan anak-anak."
Luhut mengatakan, mulai besok, dia akan kembali mengunjungi wilayah terkena dampak asap di Sumatera dan Kalimantan. Kemudian, setelah memantau semuanya, akan diputuskan kapan proses evakuasi dilakukan. "Kami akan exercise, saya akan pergi ke daerah. Tapi semua persiapan yang untuk evakuasi itu sudah kami lakukan dengan cermat. Kami lakukan seperti operasi militer."
Dia menilai evakuasi perlu dilakukan dalam lima sampai enam pekan ke depan. Menurut dia, masalah asap merupakan siaga nasional yang harus segera diatasi. "Itu perintah Presiden karena kami betul-betul tidak mau main-main dengan ini. Jadi saya terus terang lakukan semua perencanaan itu dengan dasar militer untuk kemanusiaan."
REZA ADITYA
