Penyitaan Budi Waseso di Pelindo Diduga Ilegal, Ini Buktinya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Budi Waseso dalam sidang Pansus Pelindo II, di Gedung DPR, 20 Oktober 2015. TEMPO/Mawardah Hanifiyani

    Budi Waseso dalam sidang Pansus Pelindo II, di Gedung DPR, 20 Oktober 2015. TEMPO/Mawardah Hanifiyani

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara PT Pelindo II, Frederich Yunandi, mengatakan Badan Reserse Kriminal Polri tidak memiliki izin ketika menyita barang ketika menggeledah kantor PT Pelindo II. Saat itu, penyidik yang dipimpin Brigadir Jenderal Viktor Simanjuntak menyita uang Rp 400 juta.

    "Penyidik telah melanggar kode etik melakukan penyitaan tanpa izin yang sah, penyidik telah melanggar Undang-Undang Nomor 1/2004 bahwa aset BUMN tidak boleh disita," ujar Frederich melalui keterangan tertulis, Kamis, 22 Oktober 2015.

    Frederich mengatakan berdasarkan surat dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor W10.U4/597i/Hn.02/X/2015 yang dikeluarkan pada 2 Oktober 2015 menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara belum pernah menerima surat permohonan izin penyitaan terhadap PT Pelabuhan Indonesia II.

    "Padahal, saat pansus Pelindo, Buwas mengatakan kepolisian melakukan penggeledahan atas izin pengadilan pada 28 Agustus 2015," kata dia.

    Berikut surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara:

    Sebelumnya, Mantan Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Budi Waseso mengaku mendapatkan izin pengadilan untuk menggeledah dan menyita barang di beberapa ruangan dan gedung PT Pelindo II, yakni ruang Direktur Utama PT Pelindo II, ruang kantor Direktur Teknis, kantor Direktur Keuangan, kantor Direktur Pengadaan, kantor sekretaris perusahaan, ruang IT, Terminal Ops 01 dan Ops 02 serta Pelabuhan Cabang Tanjung Priok.

    Budi juga menyatakan kasus Pelindo sepengetahuan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Presiden Jokowi. (Baca: Buwas: Kasus Pelindo Seizin Kapolri dan Presiden Jokowi)

    "Setelah saya protes tertulis, akhirnya semua alat bukti dikembalikan termasuk uang kas senilai Rp 400 juta yang diambil secara tidak prosedural,” kata Friedrich.

    Selain itu, Frederich menilai Budi Waseso melanggar kode etik dengan menggeledah kantor Pelindo II. Padahal audit Badan Pemeriksa Keuangan sudah menyatakan tak ada kerugian negara dalam pengadaan sepuluh unit crane. "Apakah penyidik lebih mempunyai kapasitas dan lebih kompeten dalam melakukan audit dibandingkan dengan BPK? Menurut undang-undang, jelas dikatakan bahwa yang berhak melakukan audit adalah BPK, bukan Polri."

    TIKA PRIMANDARI

    Baca juga:
    Skandal Suap: Terkuak, Ini Cara Dewie Limpo Bujuk Menteri
    Dewie Limpo Terjerat Suap: Inilah 7 Fakta Mencengangkan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arab Saudi Buka Bioskop dan Perempuan Boleh Pergi Tanpa Mahram

    Berbagai perubahan besar yang terjadi di Arab Saudi mulai dari dibukanya bioskop hingga perempuan dapat bepergian ke luar kerajaan tanpa mahramnya.