TEMPO.CO, Malang - Perhimpunan Kebun Binatang Indonesia (PKBSI) menyatakan telah mengusulkan penyelamatan satwa akibat kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera. Usulan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri.
"Satwa sebaiknya diselamatkan, dititipkan ke lembaga konservasi," kata Ketua PKBSI, Rahmat Shah, dalam rapat kerja nasional di Batu, Kamis, 22 Oktober 2015.
Setelah kondisi normal, katanya, satwa dikembalikan ke habitatnya. Menurut dia, kebakaran hutan tak hanya memusnahkan pepohonan dan tanaman, tapi juga satwa endemik Indonesia. Apalagi, sejumlah satwa seperti badak Jawa dan burung berkicau dalam status terancam punah.
Rahmat mengusulkan, perlu dilibatkan para ahli untuk kajian dan teknis menyelamatkan satwa langka tersebut. "Sebab jika tak dilindungi, satwa endemik Indonesia terancam punah."
Namun, usul PKBSI menyelamatkan satwa akibat kebakaran hutan diprotes sejumlah lembaga perlindungan satwa. Protection of Forest & Fauna (PROFAUNA) mempertanyakan bagaimana secara teknis model evakuasi satwa yang terkena dampak kebakaran itu.
"Tak semudah itu. Jenis apa saja yang dievakusi, siapa yang membiayai?" kata Ketua PROFAUNA, Rosek Nursahid.
Rosek khawatir dan curiga jika hanya satwa jenis tertentu saja yang dievakuasi, yakni satwa yang menarik untuk dipamerkan di Kebun Binatang. Lagian, dia menambahkan, "Apakah fasilitas Kebun Binatang layak menampung satwa liar?"
Rosek juga khawatir jika satwa liar yang dititipkan di Kebun Binatang tak dikembalikan ke habitatnya. Dia juga menanyakan apakah Kebun Binatang akan membiayai proses pelepasan satwa di alam. "Sebab biaya proses pelepasan satwa besar dan membutuhkan waktu untuk melepaskan satwa."
Centre for Orangutan Protection (COP) juga meragukan kapasitas teknis Kebun Binatang dalam menampung satwa liar. Bahkan, satwa liar yang berada di kebun binatang pun dinilai kondisinya memprihatinkan. "Daripada sibuk mengurusi evakuasi satwa liar, lebih baik membenahi Kebun Binatang," kata juru bicara COP, Wahyuni.
EKO WIDIANTO
