Djan Faridz Dukung Penuh Program Bela Negara, Kenapa?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PPP hasil muktamar Jakarta, Djan Faridz memberi keterangan pers di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PPP, Jakarta, 21 Juli 2015. PPP akan memberikan dana sebesar Rp 1,3 miliar untuk pembangunan kembali musala dankios milik warga yang terkena dampak insiden pembakaran di Kabupaten Tolikara, Papua. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ketua Umum PPP hasil muktamar Jakarta, Djan Faridz memberi keterangan pers di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PPP, Jakarta, 21 Juli 2015. PPP akan memberikan dana sebesar Rp 1,3 miliar untuk pembangunan kembali musala dankios milik warga yang terkena dampak insiden pembakaran di Kabupaten Tolikara, Papua. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz, menyatakan mendukung program negara Kementerian Pertahanan. "Tadi saya bertemu dengan Kemenhan, dan saya nyatakan mendukung sepenuhnya program bela negara," ujar Djan saat membuka rapat konsolidasi PPP, di kantor PPP, Jakarta, 22 Oktober 2015.

    Menurut Djan, dukungannya terhadap program bela negara membuat kementerian "tertegun, kaget, dan terharu". Ia mengatakan PPP adalah partai pertama yang menyatakan dukungan penuh terhadap program bela negara. "PPP akan mengirimkan 1.000 Angkatan Muda Ka'bah di setiap provinsi," katanya.

    Ia mengatakan rapat konsolidasi PPP tersebut juga untuk mensosialisasikan program bela negara menjadi program PPP daerah di seluruh Indonesia.

    Ihwal spekulasi PPP kubunya bakal bergabung dengan pemerintah, Djan menjawab diplomatis. "Doakan saja," kata dia sambil mengacungkan kedua jempolnya.

    Epyardi Asdi, Wakil Ketua Umum PPP, mengatakan partainya mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat. "Kalau pemerintah benar, tanpa memandang koalisi, PPP akan selalu di depan dan sebagai ketua fraksi saya yang pasang badan untuk dukung pemerintah," katanya.

    Program bela negara dicetuskan Kementerian Pertahanan. Menurut Direktur Bela Negara Laksamana Pertama M. Faisal, upaya bela negara bukan usaha wajib militer. "Wajib militer sudah tidak ada di Indonesia sekarang. Yang ada bela negara tanpa ada paksaan dan dilakukan secara sukarela oleh siapa pun yang mau dibina," kata Faisal saat ditemui Tempo di Kementerian Pertahanan, Selasa, 13 Oktober 2015.

    Menurut dia, bela negara adalah bagian dari pembentukan karakter bangsa yang juga mendorong program pemerintah dalam revolusi mental. "Jangan lupa, ini revolusi mental karakter bangsa Indonesia," ucapnya.

    Sejauh ini, ujar Faisal, dasar hukumnya adalah Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib membela negara. "Ini berlaku untuk setiap warga negara, dan jangan harus dibayangkan sebagai perang, tapi juga harus dilihat dari kehancuran budaya, kemiskinan," tuturnya.

    Menurut Faisal, program ini adalah inisiatif Kementerian Pertahanan yang mengutamakan kesadaran cinta Tanah Air dan bela negara. "Ini konsep pembinaan kesadaran bela negara, karena setiap orang belum tentu tahu kewajibannya," katanya.

    ARKHELAUS WISNU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arab Saudi Buka Bioskop dan Perempuan Boleh Pergi Tanpa Mahram

    Berbagai perubahan besar yang terjadi di Arab Saudi mulai dari dibukanya bioskop hingga perempuan dapat bepergian ke luar kerajaan tanpa mahramnya.