Satu Tahun Jokowi, Pukat: Korupsi Terjadi di Semua Lini  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa Gerakan Rakyat Anti Korupsi Yogyakarta melakukan aksi di Perempatan Tugu, Yogyakarta, 23 Januari 2015. Mereka mengecam penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh polisi karena merupakan upaya untuk melemahkan KPK. ANTARA/Noveradika

    Massa Gerakan Rakyat Anti Korupsi Yogyakarta melakukan aksi di Perempatan Tugu, Yogyakarta, 23 Januari 2015. Mereka mengecam penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh polisi karena merupakan upaya untuk melemahkan KPK. ANTARA/Noveradika

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada menilai Presiden Joko Widodo dan wakilnya, M. Jusuf Kalla, masih bermain sirkus politik dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Selama satu tahun memimpin Indonesia masih beralasan membangun fondasi.

    "Ada sembilan poin dalam pemberantasan korupsi yang belum dipenuhi selama satu tahun memimpin," kata Zaenurrahman, peneliti Pukat UGM, Kamis, 22 Oktober 2015.

    Pemerintahan saat ini, kata dia, belum membuat fondasi dalam bidang penegakan hukum terutama dalam pemberantasan korupsi. Korupsi terjadi di semua lini mulai dari tingkat paling atas hingga paling bawah yaitu pedesaan.

    Hingga satu tahun memimpin, Jokowi, panggilan Joko Widodo masih berkutat membalas budi kepada partai politik dan menyenangkan mereka. Yaitu memberikan posisi-posisi strategis para elite politik termasuk bagi-bagi kursi menteri.

    Ia menambahkan, jarang sekali ada sikap tegas terhadap adanya upaya pelemahan pemberantasan korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak heran jika presiden mendapat nilai buruk dalam pemberantasan rasuah ini.

    Ada beberapa indikasi, yaitu adanya pelemahan KPK dengan adanya revisi undang-undang, rancangan undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Selain itu juga ada kriminalisasi terhadap pimpinan KPK.

    Juga buruknya kinerja kejaksaan dan kepolisian menjadi indikasi buruknya penegakan hukum. Contohnya, Jaksa Agung merupakan politikus dari partai pendukung pemerintah. Ada konflik kepentingan dalam penegakan hukum jika penegak hukum dari kalangan politikus.

    Pemilihan Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, menurut Zaenurrahman, juga menunjukkan adanya kelemahan bagi sang pemimpin negara ini. Padahal masyarakat juga jamak tahu jika jenderal bintang tiga itu mempunyai rekening jumbo. Masyarakat yang protes justru diproses hukum dengan dicari kesalahan-kesalahannya. "Pemberian remisi bagi koruptor sebanyak 1.938 koruptor pada 17 Agustus lalu juga merupakan rapor merah," kata dia.

    Direktur Pukat UGM Zaenal Arifin Mochtar menambahkan, kinerja pemerintah di bidang pemberantasan korupsi nyaris tidak ada prestasi. Fantasi Jokowi-JK dalam pemberantasan korupsi tidak jelas. Fondasi yang dibangun tidak jelas. "Penggantian menteri tidak menjawab. Fantasi (dalam pemberantasan korupsi) terlihat dalam keterpihakan," katanya.

    SYAIFULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kerusuhan Manokwari, Bermula dari Malang Menjalar ke Sorong

    Pada 19 Agustus 2019, insiden Kerusuhan Manokwari menjalar ke Sorong. Berikut kilas balik insiden di Manokwari yang bermula dari Malang itu.