TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, mengatakan pernyataan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah, yang menyebut pemerintah Jokowi lemah dan bodoh sangat tendensius. "Itu subyektifitasnya Fahri. Kalau melihat secara obyektif, nggak begitu juga. Buktinya, pemerintahan ini tidak seperti yang dia tuduhkan. Penilaiannya itu terlalu tendensius," kata Masinton di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu, 21 Oktober 2015.
Menurut Masinton, saat ini, pemerintah sedang berbenah memperbaiki sistem dari pemerintahan periode sebelumnya. Dia mengatakan ada kebijakan-kebijakan baru yang diambil oleh Jokowi-Jusuf Kalla yang tidak bisa langsung terlihat pencapaiannya. "Pencapaiannya tidak bisa langsung drastis. Tapi, bisa mulai dengan menata. Contohnya beberapa kasus yang nggak selesai di pemerintahan sebelumnya bisa diselesaikan Pak Jokowi dengan elegan," kata Masinton.
Beberapa kasus yang menurut Masinton berhasil diselesaikan oleh Jokowi adalah pemberian uang ganti rugi terhadap korban lumpur Lapindo, penenggelaman kapal-kapal ilegal yang berlayar di perairan Indonesia, dan penyelesaian beberapa kontrak, seperti Blok Mahakam yang kembali ke Pertamina, serta pembubaran Petral yang selama ini dikenal dengan mafia minyak dan gas.
"Sekarang, kontrak-kontrak dengan asing itu coba ditinjau kembali, seperti Freeport. Syukur kalau nanti Pelindo II," kata Masinton.
Sebelumnya, Fahri Hamzah mengatakan pemerintahan sekarang tidak kejam seperti dulu, tapi lemah dan bodoh. Hal itu dikatakan Fahri saat dia menemui mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Gedung Parlemen, Senayan, untuk memperingati satu tahun pemerintahan Jokowi-JK pada Selasa kemarin.
DESTRIANITA K.