TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bela Negara Kementerian Pertahanan Muhammad Faisal mengatakan program bela negara akan menggunakan anggaran pemerintah. Menurut dia, berdasarkan hitungan Kementerian Pertahanan, program bela negara menghabiskan anggaran Rp 45 miliar yang akan dialokasikan untuk melatih kader dari 45 kabupaten di Indonesia.
“Pelatihnya 70 persen dari kalangan sipil dan 30 persen dari TNI,” ucap Faisal saat ditemui Tempo di kantornya. Menurut dia, ada seratus orang dari setiap kabupaten yang akan dilatih menjadi kader bela negara.
Faisal berujar, bela negara merupakan program yang digagas sejak lama oleh Kementerian Pertahanan. Dia memastikan program itu memiliki payung hukum berupa peraturan Menteri Pertahanan dan sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. “Bahkan DPR ingin ikut menjadi narasumber. Kalau itu tidak disetujui, masak ada anggarannya. Semua program harus melalui persetujuan DPR untuk masalah anggaran,” tutur Faisal. (Lihat video Muhammadiyah Mendukung Program Bela Negara, Apa Beda Bela Negara dan Wajib Militer?)
Rencananya, program bela negara akan diluncurkan hari ini, Kamis, 22 Oktober 2015. Faisal menargetkan ada 4.500 kader yang akan mengikuti bela negara tahun ini. Mereka akan dilatih selama satu bulan secara terpusat di wilayah yang telah ditentukan. Dia mengatakan program tersebut akan berfokus pada masalah lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan permukiman.
Menurut Faisal, untuk lingkungan pendidikan, kader yang akan mengikuti program bela negara adalah guru dan dosen. Untuk lingkungan pekerjaan, kader yang akan dilatih dari semua jenis profesi. Sedangkan untuk lingkungan permukiman, kader yang mengikuti pelatihan adalah para tokoh dan organisasi masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memastikan anggaran yang akan digunakan untuk merealisasi program tersebut bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut dia, pengeluaran biaya untuk program tersebut akan dianggarkan Kementerian Pertahanan.
DANANG FIRMANTO
