Kata Ketua DPD, Bela Negara Hindari Tawuran, Kok Bisa?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahasiswa berunjuk rasa memperingati setahun pemerintahan Jokowi-JK di Tangerang, Banten, 21 Oktober 2015. Mereka juga menolak konsep bela negara dengan cara militerisme. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    Mahasiswa berunjuk rasa memperingati setahun pemerintahan Jokowi-JK di Tangerang, Banten, 21 Oktober 2015. Mereka juga menolak konsep bela negara dengan cara militerisme. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman mengatakan program bela negara yang diusulkan Kementerian Pertahanan bisa berarti luas. Menurut dia, banyak hal positif yang didapat jika program itu direalisasi, seperti masyarakat jadi cinta produksi dalam negeri, hidup sederhana, menjunjung tinggi semangat kebersihan dan kejujuran, serta bisa menghindari tawuran.

    “Bela negara itu bisa berarti bekerja dengan baik, tidak korupsi, tidak menyalahgunakan kewenangan, bekerja keras, cinta orang tua, cinta keluarga, dan cinta bangsa. Cinta presiden juga bela negara," ucap Irman.

    Irman mengaku sangat mendukung program bela negara. Namun dia meminta program itu tidak sampai memboroskan anggaran negara. “Kalau itu jadi program, tentu harus disesuaikan,” ujarnya. Dia juga mendukung program bela negara dimulai pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat. “Bolehlah untuk keteladanan.”

    Program bela negara rencananya akan diluncurkan hari ini, Kamis, 22 Oktober 2015. Program ini dikabarkan menargetkan seratus juta orang untuk dilatih.

    Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menuturkan program bela negara akan sama dengan kegiatan seperti Pramuka. Ryamizard mengatakan, dalam program bela negara nanti, akan ada penyuluhan hukum dan sosialisasi hak asasi manusia.

    REZKI ALVIONITASARI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?