Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kontrak Freeport Diputus, Pendapatan Negara Bisa Kolaps?  

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, 19 September 2015. PT Freeport Indonesia kini mendapat izin ekspor dengan kuota mencapai 775.000 ton konsentrat tembaga untuk periode Juli 2015 - Januari 2016. ANTARA/Muhammad Adimaja
Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, 19 September 2015. PT Freeport Indonesia kini mendapat izin ekspor dengan kuota mencapai 775.000 ton konsentrat tembaga untuk periode Juli 2015 - Januari 2016. ANTARA/Muhammad Adimaja
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia terkendala regulasi. Ia mengaku telah menanyakan kepada pebisnis tambang soal kesiapan mereka berinvestasi supaya produksi terus meningkat seandainya kontrak Freeport tidak diperpanjang.

"Mereka enggak mau kehilangan duit dong, tapi undang-undang di sini dilematis," ucap Teten di kompleks Istana Presiden, Selasa, 20 Oktober 2015. Dia berujar, produksi Freeport akan turun jika tidak ada investasi baru. Turunnya produksi akan mengganggu pendapatan perusahaan Negeri Abang Sam itu.

BERITA MENARIK
TERUNGKAP: Ahok Mau Maju Jadi Presiden, Rekaman Ini Buktinya
Rizal Ramli: Beda dengan SBY, Jokowi Presiden Bernyali Besar

Bisnis pertambangan emas Freeport mau turun sehingga pemerintah berkepentingan agar produksi terus bertambah. "Jika produksi enggak naik, APBN langsung kolaps karena investasinya gede banget," tutur Teten. Pebisnis tak mungkin berinvestasi jika perpanjangan kontrak baru dua tahun disetujui sebelum kontrak usai.

Namun, kata Teten, dari segi undang-undang memang agak pelik. Undang-undang menyebutkan kontrak baru bisa dirundingkan dua tahun sebelum berakhir pada 2021. Hal ini dilematis karena undang-undang membatasi hal itu dengan batas perundingan baru dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir.

MAHASISWI UI DITEMUKAN

MAHASISWI UI HILANG: Ini Ciri-ciri Safira Permatasari  
Penculik Safira Mahasiswa UI Sempat Minta Tebusan US$ 1 Juta

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Ada pembicaraan yang bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelum undang-undang jatuh. Tapi, sampai sekarang, belum ada perpanjangan," ucapnya. Karena itu, Teten ingin permasalahan ini disiasati. Dia menuturkan Presiden Joko Widodo masih membicarakan lima hal terkait dengan kontrak PT Freeport Indonesia.

Kelima klausul yang masih dirundingkan adalah royalti, divestasi usaha, kandungan lokal, pembangunan industri, dan pembangunan Papua. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat memiliki misi dagang dan investasi. Namun dia mengaku tak tahu kunjungan Jokowi juga membahas perpanjangan Freeport.

ALI HIDAYAT

BACA JUGA
Fahri: Pemerintahan Jokowi Tak Kejam, tapi Lemah dan Bodoh
KPK Tangkap Dewi Yasin Limpo

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Riwayat Saham Freeport Indonesia: Dijual ke Bakrie dan Dibeli Lagi, Kini 61 Persennya Diincar RI

3 hari lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Riwayat Saham Freeport Indonesia: Dijual ke Bakrie dan Dibeli Lagi, Kini 61 Persennya Diincar RI

Presiden Jokowi memerintahkan divestasi saham lanjutan PT Freeport Indonesia sehingga negara mempunyai saham 61 persen.


BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

12 hari lalu

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham (tengah)/Tempo-Mitra Tarigan
BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menolak permintaan Menteri Teten Masduki terkait penundaan wajib sertifikasi halal.


Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

13 hari lalu

Presiden Tokopedia Melissa Siska Juminto menjelaskan soal integrasi sistem TikTik Shop dan Tokopedia di kantornya, Jakarta Selatan pada Rabu, 3 April 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

Tokopedia menyatakan bersedia bekerja sama dan membantu penerapan aturan.


Menteri Teten: RUU Perkoperasian untuk Penguatan Kelembagaan

15 hari lalu

Pengunjung mengunjungi salah satu stan pameran kerajinan tangan Inacraft 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu 28 Februari 2024. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, mengklaim Indonesia memiliki pangsa pasar sekitar 1,25 persen dalam industri kerajinan di dunia. TEMPO/Tony Hartawan
Menteri Teten: RUU Perkoperasian untuk Penguatan Kelembagaan

Menteri Teten mengatakan bahwa RUU Perkoperasian untuk penguatan kelembagaan.


Menteri Teten Minta Sertifikasi Halal UMKM Ditunda

15 hari lalu

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ketika ditemui di Smesco Jakarta pada Kamis, 30 November 2023. TEMPO/Riri Rahayu.
Menteri Teten Minta Sertifikasi Halal UMKM Ditunda

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta penundaan sertifikasi halal UMKM ditunda.


Harta Kekayaan Megawati, SBY, dan Jokowi Saat Akhir Menjabat Presiden RI, Siapa Paling Tajir?

17 hari lalu

Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati dan Jokowi. Instagram, dan ANTARA
Harta Kekayaan Megawati, SBY, dan Jokowi Saat Akhir Menjabat Presiden RI, Siapa Paling Tajir?

Harta kekayaan Jokowi Rp 95,8 miliar selama menjabat. Bandingkan dengan harta kekayaan presiden sebelumnya, Megawati dan SBY. Ini paling tajir.


Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

19 hari lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.


KemenkopUKM Fokus Kembangkan Startup di Empat Sektor Unggulan

20 hari lalu

KemenkopUKM Fokus Kembangkan Startup di Empat Sektor Unggulan

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menegaskan komitmennya untuk mengembangkan startup di empat sektor unggulan, yakni agribisnis, akuakultur, bisnis ramah lingkungan, dan teknologi.


Menteri Teten Masduki: Industri Knalpot Aftermarket Punya Potensi Ekonomi Besar

22 hari lalu

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ketika ditemui di Smesco Jakarta pada Kamis, 30 November 2023. TEMPO/Riri Rahayu.
Menteri Teten Masduki: Industri Knalpot Aftermarket Punya Potensi Ekonomi Besar

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan industri knalpot aftermarket punya potensi ekonomi besar.


Teten Masduki Bidik Kerja Sama Penguatan Produksi Pangan dan KUKM di Vietnam

25 hari lalu

Teten Masduki Bidik Kerja Sama Penguatan Produksi Pangan dan KUKM di Vietnam

Indonesia tengah berfokus mengembangkan beberapa inisiatif hilirisasi, baik produk pertanian, perikanan, peternakan, hingga perkebunan berbasis koperasi.