DPR Tetapkan Lima Calon Hakim KY

Komisi Yudisial, Jakarta. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan lima dari tujuh calon hakim Komisi Yudusial. Kelima calon tersebut Maradaman Harahap, Sukma Violetta, Sumartoyo, Joko Sasmito, dan Farid Wajdi.

“Hasil rapat pleno pada 20 Oktober diputuskan lima nama calon,” kata Ketua Komisi Hukum DPR, Aziz Syamsudin, dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2015.

Kelima nama calon hakim itu adalah mereka yang sudah melalui tahapan seleksi administrasi, kesehatan, dan wawancara. Para calon yang lolos ini dianggap sudah memenuhi syarat yaitu berasal dari unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.

Berdasarkan rekam jejak para calon, Maradam Harahap merupakan calon yang mewakili hakim dan sekaligus mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kota Semarang. Sementara Sukma Violetta merupakan calon yang mewakili unsur masyarakat dari tim Asistensi Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia. Calon lainnya, Sumartoyo dari unsur praktisi hukum, Joko Sasmito tercatat sebagai mantan hakim dan sebagai Hakim Pengadilan Militer.

Sukma Violeta mengatakan tantangan anggota Komisi Yudisial kedepan adalah masalah komunikasi dengan Mahkamah Agung. Selain itu, banyak laporan pengaduan dari masyarakat yang belum bisa ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial karena terhambat adanya proses pemilihan hakim. "Minimal dalam tiga tahun ke depan laporan ini sudah selesai 70 persen," kata Sukma.

Setelah semua nama ini diumumkan nantinya nama ini akan dibawa ke presiden. Pimpinan DPR harus menyampaikan nama ini 15 hari setelah pemilihan disahkan oleh presiden. Hasil ini akan diumumkan oleh presiden paling lambat 15 hari setelah surat dari pimpinan diterima.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI






Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

1 jam lalu

Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

Selain pergantian Kepala BRIN, MPI juga mengusulkan untuk melakukan koreksi total terhadap segenap kebijakan BRIN selama ini.


Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

4 jam lalu

Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera mengganti Kepala BRIN mengingat permasalahan di tubuh lembaga itu


Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

8 jam lalu

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

Politikus Partai NasDem Taufik Basari menganggap polisi tidak berempati lantaran menetapkan mahasiswa UI yang tewas ditabrak jadi tersangka.


Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

9 jam lalu

Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

Food estate menjadi Program Strategis Nasional 2020-2024 untuk menjaga ketahanan pangan di dalam negeri.


Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

18 jam lalu

Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

Aturan soal dinasti politik dinilai perlu dibuat setelah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menyatakan juga ingin masuk ke dunia politik.


Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

1 hari lalu

Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari aspirasi yang ada di tengah masyarakat yang terbuka dibahas oleh DPR.


4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

3 hari lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.


Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

3 hari lalu

Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait rencana insentif kendaraan listrik di Indonesia pada tahun ini.


DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

3 hari lalu

DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

4 hari lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.