Setahun Jokowi-JK, Migrant Care: Usulan Mentok di Kemenaker  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan aktiivis dari Migrant Care menggelar doa bersama lintas agama bertajuk Save Satinah, di Bunderan HI, Jakarta, (1/4). Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap ketidak seriusan pemerintah dalam melindungi TKI di berbagai negeri. TEMPO/Imam Sukamto

    Puluhan aktiivis dari Migrant Care menggelar doa bersama lintas agama bertajuk Save Satinah, di Bunderan HI, Jakarta, (1/4). Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap ketidak seriusan pemerintah dalam melindungi TKI di berbagai negeri. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah Wahyu Susilo mengatakan banyak masalah yang belum diselesaikan selama masa satu tahun pemerintah Jokowi-JK terkait dengan perlindungan tenaga kerja. Salah satu masalah yang masih belum selesai adalah ihwal duplikasi kewenangan antara badan nasional dan bidang penempatan dan perlindungan TKI di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja.

    “Usulan-usulan progresif BNP2TKI mentok di Kementerian Tenaga Kerja,” kata Anis Hidayah, Selasa, 20 Oktober 2015.

    Selain itu, Anis juga menyoroti ihwal perlindungan terhadap TKI yang terancam hukuman mati. Menurut dia, walaupun kasus-kasus hukuman mati terhadap buruh migran adalah akumulasi lemahnya komitmen perlindungan pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Jokowi-JK seharusnya tetap bertanggung jawab atas situasi tersebut.

    Topik Pilihan: Setahun Jokowi-JK

    Menurut Anis, upaya pembelaan pemerintah terhadap buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri, akan selalu terbentur karena Indonesia sendiri menerapkan sistem hukuman mati. Berdasarkan catatannya, hingga April 2015, Indonesia telah mengeksekusi 14 terpidana mati kasus narkoba dan pembunuhan.

    Masalah lain adalah pemerintahan Jokowi-JK yang hingga saat ini tak proaktif dalam mengimplementasikan Konvensi Internasional Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012). Selain itu, Anis mengatakan pemerintah juga masih enggan menyusun peta jalan menuju Ratifikasi Konvensi ILO 189/2011 tentang Kerja Layak Bagi PRT.

    Namun, Anis mengapresiasi langkah diplomasi yang dilakukan Presiden Jokowi dengan Raja Arab Saudi pada September 2015 untuk pembebasan pekerja migran dari hukuman mati. “Namun langkah ini akan sia-sia jika tidak ada langkah progresif pemerintah Indonesia untuk mengakhiri praktek pemidanaan hukuman mati,” katanya.

    LARISSA HUDA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tahun-Tahun Indonesia Juara Umum SEA Games

    Indonesia menjadi juara umum pada keikutsertaannya yang pertama di SEA Games 1977 di Malaysia. Belakangan, perolehan medali Indonesia merosot.