SETAHUN JOKOWI-JK: Heboh Kabinet hingga Skandal Budi Gunawan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Grafis 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK. (Grafis: Unay)

    Grafis 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK. (Grafis: Unay)

    TEMPO.CO, Jakarta - Selasa, 20 Oktober 2015, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla genap berusia setahun. Banyak cerita di balik sepak terjang duet Jokowi-JK, mulai kontroversi pembentukan kabinet, gonjang-ganjing skandal Budi Gunawan, hingga perombakan kabinet jilid pertama. Sejumlah analis politik menilai masih banyak janji-janji Jokowi-JK yang belum tuntas di 360 hari pertama.

    Topik Pilihan: Setahun Jokowi-JK

    Berikut catatan penting dalam perjalanan setahun pemerintahan Jokowi-JK:

    26 Oktober 2014
    Presiden Joko Widodo mengumumkan komposisi kabinetnya yang ia beri nama Kabinet Kerja. Pengumuman ini enam hari setelah pelantikan Jokowi sebagai presiden. Pengumuman kabinet tadinya hendak dilakukan sehari setelah Jokowi dilantik, namun KPK memberi catatan beberapa calon menteri yang diduga tidak bersih membuat pengumuman kabinet diundur. Maju mundurnya Jokowi dalam mengumumkan jajaran kabinetnya sempat menimbulkan gonjang-ganjing di belantika politik Tanah Air. Sebanyak 14 menteri berlatar belakang partai politik mengisi kabinet tersebut.

    17 November 2014
    Kenaikan harga BBM bersubsidi diumumkan presiden Joko Widodo. Kenaikan dipatok masing-masing sebesar Rp 2.000 per liter. Jokowi beralasan kenaikan untuk mengalihkan subsidi ke sektor produksi. "Kebijakan ini sebagai jalan keluar untuk pembangunan yang lebih baik, karena fokus pemberian subsidi bukan di sektor konsumsi," tutur Jokowi di Istana Merdeka.

    19 November 2014
    Amien Sunaryadi yang pernah bekerja di KPK dilantik menjadi kepala SKK Migas. Pelantikan ini menjadi kelanjutan Jokowi menata sektor migas yang kerap bocor. Sebelumnya Jokowi melantik Faisal Basri sebagai ketua Tim Anti Mafia Migas.

    21 November 2014
    Muhammad Prasetyo dilantik menjadi Jaksa Agung oleh Jokowi. Pemilihan Prasetyo diragukan banyak pihak karena latarbelakangnya sebagai anggota Partai Nasdem. "Hak mereka untuk meragukan saya," kata Prasetyo menanggapi keraguan praktisi anti korupsi.

    5 Desember 2015
    Penenggelaman tiga kapal asing asal Vietnam di Tarempa, Kepulauan Riau menandakan dimulainya perang atas pencurian ikan di Indonesia. Aksi Kementerian Perikanan yang dipimpin Menteri Susi Pudjiastuti itu sesuai permintaan presiden. "Tenggelamkan 10 atau 20 kapal, nanti baru orang mikir," kata Jokowi.

    15 Desember 2014
    Rupiah era Presiden Jokowi mulai melemah. Pada penutupan 15 Desember rupiah ditutup pada angka 12.714. Angka itu merupakan yang terendah sejak 24 Agustus 1998. Menurut Bank Indonesia pelemahan rupiah disebabkan meningkatnya kebutuhan dolar untuk pembayaran utang perusahaan dan spekulasi menjelang pertemuan bank sentral Amerika Serikat.

    11 Januari 2015
    Komjen Budi Gunawan ditetapkan menjadi tersangka rekening gendut, Penetapan status itu ketika Budi Gunawan dicalonkan oleh PDIP menjadi calon Kapolri. Maka dimulailah perang antara presiden Joko Widodo dengan partai pendukungnya. Apalagi setelah Istana mendukung KPK. "Presiden akan menghormati dan mendukung KPK dalam upaya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu," ujar Sekretaris Kabinet
    Andi Widjajanto.

    Jokowi dituntut masyarakat terus menolak pencalonan tersebut meskipun nama Budi Gunawan sudah ditangan Istana, sejak Menkopolkam Tedjo Edhy Purdijatno meminta nama calon kapolri untuk presiden Jokowi (8/1/2015). Apalagi sejak 9 Januari Jokowo sudah mengirimkan surat ke DPR mengusulkan nama Budi Gunawan.

    23 Januari 2015
    Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan dijadikan tersangka kasus kesaksian palsu dalam perkara Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 2010. Penangkapan tersebut menjadi ajang balas dendam kepolisian setelah Budi Gunawan ditetapkan menjadi tersangka. Sikap presiden sendiri menurut banyak kalangan bersifat mengambang dan tidak berani mencegak kriminalisasi terhadap KPK. Apalagi presiden belum juga menentukan nama baru calon Kapolri.

    16 Februari 2015
    Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi akhirnya memenangkan gugatan Pra Peradilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan atas Komisi Pemberantasan Korupsi. Keputusan ini sebelumnya menjadi cara Jokowi mengganti nama Budi Gunawan. Namun dengan putusan Hakim Sarpin, DPR semakin menuntut presiden cepat melantik Budi Gunawan.

    19 Februari 2015
    Akhirnya Jokowi sedikit bisa keluar dari himpitan partai pendukungnya dengan membatalkan pencalonan Budi Gunawan. Akhirnya terpilih Badrodin sebagai PLT Kapolri sampai proses di DPR selesai. Nama Badrodin sendiri dianggap masih belum bebas dari kepentingan karena kedekatanya dengan partai Nasdem.

    Dalam waktu bersamaan Jokowi menunjuk mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki dan pengacara Presiden Kedua Soeharto, Indriyatno Seno Aji
    sebagai PLT pimpinan KPK. Kalangan anti korupsi seperti ICW meragukan independensi keduanya "Cuman memang, kami berharap dua orang ini harus bisa membuktikan kekhawatiran-kekhawatiran publik bahwa ada titipan untuk tidak melanjutkan suatu kasus perkara korupsi," ujar Kordinator ICW Emerson Yuntho.

    10 Maret 2015
    Kabinet Jokowi kembali berselisih dengan partai politik setelah bersikap mendukung salah satu kubu di konflik partai Golkar. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly memutuskan mengesahkan kepengurusan Partai Golkar yang diketuai Agung Laksono. Putusan itu menjadi drama panjang konflik Golkar melawan kubu Agung laksono yang didukung pemerintah.

    5 April 2015
    Presiden Jokowi mengakhiri polemik usulan pemberian tambahan persekot mobil dinas. Ia menyalahkan anak buahnya atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang kenaikan tunjangan uang muka pembelian mobil pejabat negara. Menurut Jokowi, dirinya tidak memeriksa lebih detail isi rancangan perpres. "Tidak semua saya ketahui 100 persen, hal seperti itu harusnya di kementerian. Kementerian men-screening apakah itu akan berakibat baik atau tidak baik untuk negara ini," kata Jokowi. Walaupun begitu tindakan Jokowi dianggap membuka masalah tidak bagusnya pengelolaan manajerial dalam kabinet.

    9 April 2015
    PDIP sebagai partai pendukung Jokowi kembali membuat susah, setelah Megawati dalam Kongres di Sanur Bali mengutak-atik kesetiaan Jokowi ke partainya. "Sangat wajar apabila presiden dan wakil presiden menjalankan garis politik partai karena kebijakan partai segaris dengan rakyat," ujar Megawati dalam pidato pembukaan kongres.

    22 April 2015
    Nasib Budi Gunawan semakin jelas setelah Kepala Kepolisian Jenderal Badrodin Haiti melantik menjadi Wakil Kepala Polri. Badrodin menjelaskan pilihan itu sudah diberitahu kepada presiden. Dalam pertemuan itu menurut Badrodin, Jokowi menyerahkan ke mekanisme pemilihan secara internal, melalui Wanjakti. Sikap Jokowi ini dianggap Badrodin sebagai restu untuk Wanjakti. "Kalau, misalnya, beliau ngasih tahu jangan ini atau jangan itu, jadi jelas," kata Badrodin. "Karena tak ada, jadi ya diserahkan ke internal."

    29 April 2015
    Meskipun ditentang, Jokowi tetap melanjutkan rencana hukuman mati terpidana mati kasus narkoba. Namun Jokowi menunda satu terpidana asal Filipina, Mary Jane Velose. Presiden menginstruksikan Jaksa Agung M. Prasetyo agar menunda pelaksanaan hukuman tersebut setelah dua jam sebelum eksekusi, Presiden Filipina, Benigno meyakinkan Jokowi untuk menunda eksekusi.

    1 Mei 2015
    Lagi-lagi Jokowi disulitkan oleh anggota kepolisian. Kali ini tindakan Kabareskrim Budi Waseso disorot publik setelah menangkap penyidik KPK Novel Baswedan. Padahal jauh-jauh hari Jokowi sudah memerintahkan kedua lembaga tersebut menahan diri. "Sekali lagi saya tegaskan, jangan ada kriminalisasi," kata presiden. Kali ini pun presiden langsung meminta ketegasan kepolisian. "Saya perintahkan
    langsung kepada Kapolri agar (Novel) tak ditahan,"

    13 Mei 2015
    PT Pertamina akhirnya memutuskan memulai proses pembubaran Petral Group. Pertamina beralasan kinerja Petral tidak sejalan. "Peran Petral sudah tidak signifikan di bisnis Pertamina. Jadi, Pertamina mulai proses penghentian Petral," kata Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Soedirman Said bersuara lebih keras mendukung pembubaran tersebut.  Petral menurut Soedirman kerap melakukan penggelembungan harga (price built-up) dalam pengadaan BBM. "Dan kita semua tidak tahu (uangnya) lari ke mana," ujar Soedirman.

    3 Juli 2015
    Setelah banyak mengundang protes, pemerintah akhirnya merevisi syarat pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ke tenagakerjaan). Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri berujar peserta BPJS Ketenagakerjaan yang berhenti bekerja diizinkan mengambil dana jaminan hari tua sebulan setelah berhenti bekerja.

    Putusan itu berbeda dengan PP Nomor 46 Tahun 2015 yang menyebutkan dana itu hanya bisa dicairkan setelah peserta BPJS mencapai masa kepesertaan 10 tahun. "Presiden memerintahkan kami untuk memastikan bahwa pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja bisa mengambil JHT sebulan setelahnya," ujar Hanif.

    17 Juli 2015
    Presiden Jokowi kali ini diganggu oleh masalah kerukunan beragama setelah Masjid Baitul Mutaqqin di Tollikara Papua terbakar. Sebagian kalangan beranggapan presiden tidak bisa menjaga toleransi, apalagi kejadian tersebut terjadi pada hari suci umat muslim.

    12 Agustus 2015
    Setelah selama sebulan gonjang ganjing pergantian kabinet, akhirnya presiden melantik anggota baru jajaran kabinet Kerja. Beberapa nama diapresiakan positif seperti penunjukan Darmin Nasution. Namun ada nama lain yang juga menonjol, yaitu pengangkatan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menkopolkam menggantikan Menteri Tedjo yang sering mengutarakan kontroversi. Sayangnya pergantian kabinet ini belum nenunjukan sentimen positif bagi pasar uang. Rupian justru melemah 192 poin. Walaupun begitu pelemahan itu bukan saja menimpa rupiah.

    19 Agustus 2015
    Belum genap seminnggu pergantian kebiner, presiden Joko Widodo terpaksa turun tangan melerai konflik antara wakil presiden Jusuf Kalla dengan menteri baru yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Sebabnya Wapres disindir terkait proyek listrik. Melalui stafnya Teten Maskudki, presiden menjelaskan konflik tersebut. Presiden sudah bicara dalam rapat paripurna, menegaskan kembali bahwa para menteri, kalau memberi saran, masukan, kritik, lebih baik disampaikan
    dalam rapat kabinet, rapat terbatas, atau langsung. Jangan diumbar, kurang bagus, kata anggota Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki.

    24 Agustus 2015
    Dollar mulai menembus angka 14 ribu. Pasar uang ditutup pada angka 14.050
    per dolar. Meskipun penyebabnya masih faktor eksternal.

    2 September 2015
    Presiden membuat benyak pihak senang dengan langkah mengganti Kabareskrim Komjen Budi Waseso. Pencopotan itu diduga karena Budi Waseso kerap tidak mengindahkan perintah presiden dalam kriminalisasi KPK dan Komisi Yudisial. Namun dugaan lain Buwas, begitu ia biasa dipanggil, diganti karena sudah melakukan penggeledahan ke kantor Pelindo. Apalagi Menkopolkam Luhut Panjaitan memberikan sedikit alasan pencopotan tersebut. Menurut Luhut Presiden dan Wakil Presiden telah  menginstruksikan menteri dan lembaga di bawahnya supaya tak membuat kegaduhan. "Kalau mau menindak secara hukum, silakan. Tapi dilakukan dengan arif tanpa terlalu dipublikasikan," ujar Luhut.

    15 September 2015
    Asap kebakaran hutan dan lahan mulai menyusahkan sebagian wilayah Indonesia. Beberapa wilayah seperti Riau dan wilayah pulau Kalimantan mulai menetapkan status siaga darurat asap. BNPB mengakui lembaganya kesulitan mengatasi kebakaran lahan dan hutan. "Banyak titik yang harus dipadamkan lewat udara karena tak bisa dicapai melalui jalan darat," ujar Ketua BNPB Williem Rampangilei. Menkopolkam Luhut Pandjaitan dalam rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan mengatakan Indonesia darurat asap sampai bulan November.

    8 Oktober 2015
    Masalah asap masih mengganggu presiden Joko Widodo. Apalagi sudah sembilan orang meninggal karena dampak asap. Bantuan asing pun akhirnya diterima pemerintah. Wapres Jusuf Kalla beralasan penerimaan bantuan itu supaya negara asing itu mengetahui sulitnya mengatasi asap akibat kebakaran lahan. "Agar Singapura dan Malaysia tahu bagaimana sulitnya memadamkan api di sini," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden. Menurut JK, protes yang dilayangkan kedua negara karena mereka tak paham kondisi di lapangan.

    EVAN KOESUMAH | PDAT | SUMBER DIOLAH TEMPO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Harley Davidson dan Brompton dalam Daftar 5 Noda Garuda Indonesia

    Garuda Indonesia tercoreng berbagai noda, dari masalah tata kelola hingga pelanggaran hukum. Erick Thohir diharapkan akan membenahi kekacauan ini.