TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah daerah di Jawa Timur diminta melakukan pengawasan ketat terhadap pembangun infrastruktur dan konstruksi besar agar sesuai aturan peta mitigasi gempa. Saran tersebut disampaikan para ahli ilmu kebumian yang hadir dalam “Simposium tentang Gempa Bumi” yang berlangsung di Aula Timur Kampus ITB, Bandung, pada 18-19 Oktober 2015.
Ilmuwan menemukan ada bagian sesar yang terkunci atau seismic gap di laut selatan sepanjang wilayah Provinsi Jawa Timur. "Di sana ada sumber gempa yang cukup besar. Kita gambarkan sebagai satu segmen yang berpotensi menimbulkan megathrust," ujar seismolog dari ITB, Sri Widiantoro. Potensi gempanya bisa mencapai 8 magnitudo (Mw).
Seismic gap yang jadi bagian dari sesar aktif di selatan Jawa itu berada di dekat palung yang menjadi zona subduksi atau penunjaman dua lempeng, Eurasia dan Indo-Australia. Pada lokasi itu terdapat sobekan lempeng. Fenomena ini terpantau tomografi, atau teknologi pencitraan isi bumi, yang dilakukan Sri Widiantoro dan rekan peneliti dari luar negeri.
Sri mengatakan ada tinggian atau semacam pegunungan di dalam laut yang bergerak dari arah selatan. "Itu sekarang sudah dekat ke palungnya," katanya. Tinggian atau pegunungan yang bergerak bersama lempeng itu mengerem penunjaman di zona subduksi.
"Biasanya, kalau lempeng itu kan bisa masuk (ke palung) dengan mulus, ini ada gunungnya jadi nyangkut," tuturnya. Namun bagian bawah pegunungan di dasar laut itu tetap bergerak masuk.
Kondisi itu terkait dengan data yang mencatat jarangnya terjadi gempa di wilayah tersebut. Bagian atau segmen dari zona subduksi itu tergolong seismic gap. Pakar gempa dari LIPI, Danny Hilman, menjelaskan bagian sesar yang terkunci juga terdapat di segmen perairan Sumatera Barat.
"Justru kita mewaspadai tempat-tempat yang jarang gempa tersebut. Dalam kajian kami, (kondisinya) tidak baik karena energinya tertumpuk," ucap Sri Widiantoro.
Menurut dia, sepanjang palung selatan Jawa Timur akan dimasukkan sebagai data tambahan di dalam peta mitigasi bencana yang baru. Sri meminta pemerintah daerah dan masyarakat tidak heboh.
ANWAR SISWADI
