TEMPO.CO, Tasikmalaya - Sebanyak 1.000 personel dari kepolisian, TNI dan Polisi Pamong Praja akan mengamankan jalannya pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tasikmalaya, 9 Desember nanti. Senin, 19 Oktober 2015, personel keamanan itu mengadakan simulasi pengamanan pilkada di kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
"Ini pengamanan pilkada Kabupaten Tasikmalaya yang hanya ada satu calon," kata Kapolres Tasikmalaya Ajun Komisaris Besar Susnadi saat ditemui setelah simulasi pengamanan, Senin, 19 Oktober 2015.
Dengan simulasi dan apel gelar pasukan ini, diharapkan semua petugas selalu siap mengamankan pilkada. Jika terjadi suatu kejadian, kata Susnadi, pihak keamanan sudah siap. "Kita melatih anggota sesuai dengan SOP dan protap," katanya.
Ikhwal titik rawan konflik saat pilkada, Susnadi menjelaskan, di wilayah Kabupaten Tasikmalaya tidak ada titik kerawanan yang signifikan. Namun demikian, sebagai aparat harus siap mengantisipasi setiap kemungkinan yang terjadi. "Ada titik khusus yang harus dijaga, KPUD dan Panwas. Supaya jalannya pilkada aman dan lancar," ujarnya.
Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, menurut Susnadi, terbagi dalam lima rayon pengaman. Seribu personel tersebut disebar di lima rayon itu. "Wilayah Tasikmalaya selatan ada dua rayon, yakni rayon empat dan lima," katanya.
Disinggung soal anggaran pengamanan, Susnadi mengatakan, pihaknya belum menerima. Saat ini, pihak kepolisian masih menunggu anggaran pengamanan pilkada dari pemerintah kabupaten. "Masih menunggu adanya pengesahan dari pemerintah daerah. Mudah-mudahan segera (turun)," katanya.
Anggaran pengamanan yang diajukan, kata Susnadi, awalnya Rp 4 miliar. Namun ada efisiensi karena hanya ada satu pasangan calon di pilkada. "Ada efisiensi 50 persen, jadi 2 miliar," jelasnya.
Terkait dengan anggaran pengamanan, Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkannya. Namun untuk pencairannya, ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan, salah satunya pengesahan dari DPRD. "Insya Allah hari ini masuk ke Dewan (DPRD). Paling lambat seminggu sudah ada pengesahan dari Dewan," jelasnya.
CANDRA NUGRAHA
