TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan belum ada pembicaraan soal perombakan kabinet jilid kedua. Hal ini, kata dia, bergantung pada hasil evaluasi kinerja kabinet. "Belum, belum pernah dibicarakan sama sekali, tergantung evaluasi untuk performance kabinet ke depan. Tentu waktu dievaluasi setahun-setahun," ujar Kalla di kantornya, Senin, 19 Oktober 2015.
Menurut Kalla, semua bidang harus dievaluasi, tak hanya bidang ekonomi dan hukum. Ia mencontohkan, Komisi Pemberantasan Korupsi yang berhasil menangkap banyak koruptor pun perlu evaluasi. "Tidak ada di dunia ini suatu lembaga di dunia yang begitu banyak menangkap orang, jadi cukup keras tindakan KPK selama ini, tapi perlu tetap dievaluasi," ujarnya.
Isu perombakan kabinet kembali mengemuka menjelang setahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Partai Amanat Nasional, yang baru mendukung koalisi pemerintah, bahkan sudah menyiapkan lima nama untuk masuk Kabinet Kerja. "Nanti dipikirkanlah (soal PAN)" ujar Kalla.
Pagi tadi, Kalla mengadakan pertemuan di rumah dinas guna membahas soal penguatan Badan Perencenaaan Pembangunan Nasional. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Kepala Bappenas hadir dalam pertemuan tersebut. Meskipun tak membahas soal reshuffle, Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengakui kabar ihwal reshuffle telah tersebar. Menanggapi hal itu, Kalla membantahnya. "Kok dia dengar, padahal saya tak dengar," ujarnya.
Topik Pilihan: Setahun Jokowi-JK
Sebelumnya, wacana perombakan kabinet juga pernah disampaikan Presiden Jokowi dalam forum pertemuan dengan para petinggi partai pendukung pemerintah beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, kata politikus PPP, Arsul Sani, Jokowi sempat mengajak Ketua Umum PPP Romahurmuziy secara khusus. "Tidak tertutup kemungkinan akan ada penambahan orang dari kader PPP. Soal jumlah, itu kewenangan Presiden," ujarnya.
TIKA PRIMANDARI