TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang Rofiudin menilai proses peliputan yang dilakukan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Lentera Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah, sudah melalui prosedur yang tepat dalam mengumpulkan fakta.
"Mereka sudah melalui wawancara dengan narasumber, observasi untuk reportase, hingga menggunakan dokumen dan literatur yang bisa dipertanggungjawabkan," kata Rofiudin dalam rilis yang diterima Tempo, Senin, 19 Oktober 2015.
AJI menilai LPM Lentera tidak melanggar batasan kebebasan berekspresi sesuai dengan konvensi hak asasi manusia. Ia mengatakan, jika ada pihak yang merasa keberatan atas hasil liputan LPM Lentera, bisa melakukan dialog dan diskusi. "Di sisi lain, kalaupun toh ada yang dianggap keliru atau salah oleh pihak-pihak tertentu, bisa menyampaikan hak jawab atau ralat," Rofiudin menegaskan.
Pada awal Oktober 2015, LPM Lentera menerbitkan majalah edisi 3/2015 dengan mengangkat tema utama mengenai Gerakan 30 September 1965 dengan judul "Salatiga Kota Merah". Majalah edisi ini lantas didistribusikan ke beberapa pihak, baik dijual di dalam kampus maupun ke pihak-pihak luar.
Namun, pada Minggu, 18 Oktober 2015, Kepolisian Resor Salatiga memanggil awak redaksi LPM Lentera. Polisi meminta agar majalah Lentera edisi 3/2015, yang sudah telanjur diedarkan ke pelanggan, ditarik kembali lalu diserahkan ke Polres.
Berdasarkan penelusuran AJI Semarang, hingga Sabtu malam kemarin, tak ada pembakaran kantor Lentera. "Hanya, polisi meminta Lentera yang sudah diedarkan ditarik untuk diserahkan ke Kepolisian," ujar Rofiudin.
AJI menilai tindakan polisi yang meminta agar majalah Lentera edisi G30S tersebut ditarik bukanlah cara yang benar. Menurut dia, laporan jurnalistik itu adalah usaha memperoleh kebenaran secara terus-menerus.
LARISSA HUDA
