Setahun Jokowi, Pantaskah PAN Dapat Jatah Kursi Menteri?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kanan) menyalami Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution (kiri) usai melantik Lima Menteri baru dan Sekretaris Kabinet di Istana Negara, Jakarta, 12 Agustus 2015. Menteri yang diberhentikan adalah Menteri Koordinator Perekonomian Sofjan Djalil, Menteri Koordinator Maritim Indroyono Susilo, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Tempo/Aditia Noviansyah

    Presiden Joko Widodo (kanan) menyalami Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution (kiri) usai melantik Lima Menteri baru dan Sekretaris Kabinet di Istana Negara, Jakarta, 12 Agustus 2015. Menteri yang diberhentikan adalah Menteri Koordinator Perekonomian Sofjan Djalil, Menteri Koordinator Maritim Indroyono Susilo, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Adhie M. Massardi, meminta Presiden Joko Widodo tak memberikan jatah kursi menteri kepada Partai Amanat Nasional (PAN) jika benar akan kembali melakukan perombakan kabinet. Menurut dia, hal itu akan memberi kesan bahwa PAN bergabung menjadi partai pendukung pemerintah hanya untuk memburu kursi menteri.

    “Nanti PAN dikira blunder,” kata Adhie seusai acara diskusi mingguan forum senator rakyat tentang setahun pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla di Cikini, Jakarta, Ahad, 18 Oktober 2015. Menurut dia, Jokowi harus menjaga niat PAN yang berkomitmen tak ingin mencari kekuasaan meskipun memutuskan bergabung menjadi partai koalisi sejak September lalu.

    Adhie khawatir, jika PAN tetap diberi jatah kursi, hal itu akan merusak kekompakan partai pendukung pemerintah secara keseluruhan. Sebab, akan muncul asumsi, jika bergabung dengan pemerintah, secara otomatis akan mendapatkan jatah kursi menteri. "Saya kira Jokowi harus menetralkan hal semacam ini," ucapnya.

    Topik Pilihan: Setahun Jokowi-JK

    Namun pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mempunyai pandangan berbeda. Menurut dia, Presiden Jokowi memang membutuhkan menteri yang mempunyai pengalaman dalam pemerintah periode sebelumnya. Apalagi salah satu partai pendukung pemerintah, yaitu Partai NasDem, tengah tersangkut kasus hukum. "PAN mungkin adalah salah satu solusinya," ujar Hendri.

    Isu perombakan kabinet semakin menguat menjelang satu tahun pemerintah Jokowi-JK yang jatuh pada 20 Oktober mendatang. Pada Agustus lalu, Jokowi telah melakukan perombakan kabinet. Saat itu dilantik beberapa menteri baru di kabinet Jokowi-JK. Mereka antara lain Darmin Nasution sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dan Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.

    Selain itu, ada Pramono Anung yang menggantikan Andi Widjajanto menjadi Menteri Sekretaris Kabinet, Rizal Ramli menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman, dan Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan. Sedangkan Sofyan Djalil, yang sebelumnya menjabat Menteri Koordinator Perekonomian, menggantikan Adrinof Chaniago sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

    MAWARDAH NUR HANIFIYANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.